Kontroversi hacker atau peretas Bjorka dianggap membuka kotak pandora buruknya kinerja pemerintah dalam menjamin keamanan data publik.
Hal itu disampaikan Peneliti Senior Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata menanggapi kemunculan hacker Bjorka yang mengancam membuka data pejabat pemerintahan Indonesia.
"Kontroversi Bjorka membuka kotak pandora kinerja pemerintah soal data. Bahwa selama ini, pemerintah abai sekali dengan data publik," ujar Dian kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/9).
Padahal dalam kebijakannya, pemerintah memaksa rakyat menyerahkan data pribadi, seperti saat membeli
SIM card provider, membuat aplikasi kesehatan PeduliLindungi, serta lainnya.
"Namun, yang diterima publik malah sebaliknya. Data itu berserak bahkan dikonfirmasi satu media, data yang bocor itu benar adanya data publik yang ada di tangan pemerintah," kata Dian.
Yang lebih para, instansi seperti Telkom, KPU, PLN membantah bahwa data publik yang ada di tangan mereka aman dan tidak bocor.
"Harusnya, pemerintah ambil pelajaran dari tindakan bjorka. Bahwa, pemerintah memang tidak fokus soal isu
cyber security. Kejadian ini memantik kejadian saat pemilu 2004, di mana laman KPU diretas dan diganti," jelas akademisi Universitas Ibnu Chaldun ini.
Oleh karena itu, ia meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan instansi pemerintah lebih hati-hati dalam merespons terhadap kontroversi Bjorka.
"Alih-alih membantah, yang terjadi malah sebaliknya. Komentar Menkominfo Johnny menjadi bumerang buat dia sendiri. Data pribadinya malah dibuka," pungkas Dian.
