Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies Anthony Budiawan/Net

Politik

Kalau Demonstran Dianggap Rusak Citra Indonesia, Harusnya Pemerintah Jangan Buat Kebijakan Tidak Adil

MINGGU, 11 SEPTEMBER 2022 | 21:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta meredam demonstrasi massa yang bergejolak akhir-akhir ini akibat dari kenaikan harga BBM. Pasalnya, sejumlah negara yang mengikuti perhelatan internasional G20 menyorot kondisi Indonesia sebagai tuan rumah.

Managing Director Political Economy and Policy Studies Anthony Budiawan menuturkan bahwa saat ini rakyat tidak peduli dengan hajatan akbar internasional yang bakal diadakan di Indonesia. Menurut Anthony, masyarakat hanya berpikir bagaimana menuntut keadilan kepada pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi di tengah situasi ekonomi belum pulih.

“Kalau kita lihat banyak sekali even internasional justru juga disengaja (demo). Rakyat itu mendemo sesuatu untuk topik-topik tertentu tapi ini adalah masalah ketidakadilan,” kata Anthony kepada wartawan, Minggu (11/9).


Menurutnya, rakyat tidak mau tahu acara internasional yang digelar pemerintah dalam waktu dekat ini.

Bagi Anthony, jika pemerintah menilai demonstrasi massa bakal menjatuhkan citra Indonesia, seharusnya pemerintahan Joko Widodo tidak mengambil kebijakan menaikkan BBM.

“Kalau pemerintah mengatakan atau merasa ini adalah bisa merusak seharusnya pemerintah berpikir jangan sampai pada saat itu memberikan suatu kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat tidak adil,” tutupnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya