Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto/Ist
Keputusan Pemerintah menaikkan harga BBM di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini sangatlah tidak tepat.
Demikian ditegaskan Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, kepada Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (8/9).
“Masyarakat baru saja berusaha bangkit setelah pandemi. Seharusnya Pemerintah berempati dengan kebijakan yang mendorong upaya kebangkitan tersebut, bukan sebaliknya, malah menaikkan harga BBM yang justru akan menghantam ekonomi masyarakat," ujar Atang.
Atang yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kota Bogor ini menegaskan, kenaikan harga BBM akan memicu inflasi. Hal tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat yang yang dikampanyekan Pemerintah dalam memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-77, yaitu "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat".
“Kenaikan harga BBM adalah kunci pemicu inflasi. Efeknya berantai. Ini akan sangat menyengsarakan, terutama masyarakat menengah ke bawah. Baru mau pulih saja sudah dihantam inflasi. Bagaimana masyarakat bisa bangkit kalau begitu,†tegas Atang.
Sementara itu, kebijakan kenaikan harga BBM ini direspons oleh penolakan yang sangat luas di Kota Bogor. Selama sepekan ini, massa yang terdiri dari mahasiswa, kelas pekerja hingga ibu rumah tangga menggelar aksi demonstrasi menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.
Aksi penolakan ini digelar di berbagai titik. Salah satunya adalah di depan gedung DPRD Kota Bogor. Tercatat sudah ada lima elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasinya ke lembaga legislatif Kota Bogor.
Beberapa kali peserta aksi diterima langsung oleh dewan. Beberapa anggota dewan seperti Muaz HD dan Sri Kusnaeni dari PKS, Safrudin Bima dari PAN, Wakil Ketua 3 Rusli Priatevy dari Golkar, Wakil Ketua I Jenal Muttaqin dari Gerindra, dan Ketua DPRD Atang Trisnanto dari PKS secara bergantian menerima perwakilan peserta aksi yang semuanya menuntut pembatalan kebijakan kenaikan harga BBM.
“Kami sepakat dengan mahasiswa dan masyarakat. Banyak cara yang bisa dilakukan Pemerintah jika alasannya adalah keterbatasan anggaran. Seharusnya, proyek-proyek besar dan ambisius yang tidak terlalu mendesak saat ini dialihkan untuk menyesaikan masalah BBM. Kenapa di saat proyek kereta cepat dan ibukota negara ada anggarannya, tapi untuk subsidi BBM rakyat tidak ada. Ini ironis,†papar Atang.
Untuk menanggulangi kenaikan BBM ini, diketahui pemerintah pusat menyiapkan anggaran bantuan langsung tunai (BLT) yang mencapai Rp24,17 triliun yang bersumber dari APBN.
Hal tersebut pun dinilai Atang tidak efektif, sebab dampak kenaikan BBM akan mempengaruhi semua kelas masyarakat. Sementara BLT hanya diterima sebagian kecil masyarakat. Itupun dalam waktu singkat.
Sementara, kenaikan harga-harga barang akan berlangsung seterusnya.
"Bagaimana bagi masyarakat yang tidak menerima BLT. Inflasi akan dirasakan oleh semuanya. Waktunya pun berlangsung lama. Justru seharusnya anggaran untuk BLT dan proyek-proyek besar tersebut bisa dialihkan untuk mengatasi masalah BBM. Untuk itu, Pemerintah seharusnya segera batalkan kenaikan harga BBM," pungkasnya.
