Akademisi Dorong Mahasiswa Tidak Diam Soal Kenaikan Harga BBM

Sebagai salah satu upaya mengedukasi masyarakat terkait kenaikan harga BBM subsidi, Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Islam Negeri Sumut menggelar diskusi publik. Diskusi bertajuk "Kenaikan Harga BBM: Bela Negara atau Bela Rakyat?" ini digelar di Auditorium FIS UINSU Kampus IV Tuntungan, Kamis (8/9).

"Diskusi ini bagian dari langkah pencerdasan bagi kita semua. Salahsatu ciri orang cerdas adalah tidak mengklaim sebelum mendiskusikan suatu hal," kata Dekan FIS UINSU, Prof Dr Abdurrahman, saat membuka diskusi.

Dia berpesan kepada peserta khususnya mahasiswa yang hadir agar mampu mencermati isu yang berkembang.

"Kita berharap adik-adik mahasiswa bisa berperan aktif dalam diskusi ini serta tidak simpang siur dalam menangkap suatu isu. Jadilah teratai yang bisa terus tumbuh dan berbunga meski dalam air berlumpur sekalipun," tutur Abdurrahman.

Adapun sebagai narasumber diskusi adalah Dosen Ilmu Politik FISIP USU Dr. Faisal Mahrawa, Ketua KNPI Sumut Samsir Pohan, Dosen FIS UINSU Rholand Muary, mahasiswa FIS UINSU Suhaimi Umar Harahap, serta dimoderatori Uswatun Hasanah Harahap dari FIS UINSU serta Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrusammad, yang ikut secara daring.

Dalam pemaparannya, Faisal Mahrawa menyebutkan kenaikan harga BBM berdampak ke berbagai sektor. Dari ekonomi hingga dampak sosial.

"Selain harga kebutuhan pokok akan naik, bahkan sudah, juga akan berdampak pada hilangnya pekerjaan masyarakat," kata Faisal.

Karena itu, Faisal mengajak mahasiswa untuk tidak berdiam diri menghadapi persoalan dan kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat.

"Kalau mahasiswa sudah diam, maka kehancuran negeri ini tinggal menunggu waktu," tegas Faisal.

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Sumut berharap mahasiswa mampu adaptif terhadap persoalan yang berkembang.

"Kenaikan harga BBM harus bisa (mengubah) sikap kita dari yang apatis menjadi kritis memandang suatu hal. Jangan datang ke sini hanya karena disuruh dosen. Meskipun begitu, cobalah untuk kritis memandang suatu hal," ajak Samsir.

Tak jauh beda, Dosen FIS UINSU Rholand Muary mengatakan, kenaikan harga BBM menyisakan efek domino, terutama harga kebutuhan pokok.

"Ini menjadi bias dengan program pemulihan ekonomi nasional yang gencar disuarakan pemerintah," ujar Rholand.

Rholand menduga ada invisible hand yang mengakali hingga mampu mengendalikan kenaikan harga BBM dalam negeri di tengah turunnya harga minyak dunia.

"Pemerintah sebaiknya fokus pada bagaimana BBM subsidi tepat sasaran," ujar Rholand.  

Sedangkan dari kalangan mahasiswa, Suhaimi Umar Harahap menilai, dampak lain dari kenaikan harga BBM adalah rakyat sedang memperebutkan ruang hidup.

"Eksesnya kita sedang berebut ruang hidup khususnya di perkotaan," ucap Suhaimi.

Suhaimi juga menilai pemerintah terkesan bermain di wilayah abu-abu soal kebijakan kenaikan harga BBM subsidi.

"Publik sering disuguhi data bahwa kita mengimpor minyak dari luar karena konsumsi dasar kita melebihi produksi minyak dalam negeri. Namun di sisi lain pemerintah malah membuka pintu seluas-luasnya masyarakat untuk berbondong-bondong membeli mobil dengan kebijakan DP nol persen dan relaksasi PPn BM," papar Suhaimi.

Tak hanya itu, Suhaimi juga menyinggung kebijakan pemerintah membagikan BLT kepada masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

"Ini uang kita, bukan pemerintah yang memberi. Selain mahasiswa, saya adalah pengemudi ojek online. Kalau kita enggak bayar pajak kendaraan, akun kita enggak bisa aktif. Kompensasi itu jangan diklaim dari pemerintah. Meskipun saya sendiri kurang sepakat dengan kebijakan BLT itu," tegas Suhaimi.

Pembicara terakhir, anggota Komisi XI DPR Kamrusammad mendorong pemerintah mampu mengendalikan distribusi BBM subsidi.

"Pertamina harus mampu mengendalikan subsidi BBM sehingga tepat sasaran," kata anggota Fraksi Gerindra tersebut.

Dia juga mendorong agar pemerintah memperluas jumlah penerima BLT kompensasi kenaikan harga BBM ini.

"Jangkauan diperluas serta durasinya juga ditambah hingga enam bulan ke depan," tandas Kamrusamad.