Berita

Rembuk Gerakan kedua PB PMII tentang Membongkar Akar Masalah Kenaikan Harga BBM/RMOL

Politik

Kawal Pencabutan Kenaikan Harga BBM, PB PMII Soroti Kelangkaan di Indonesia Timur

JUMAT, 09 SEPTEMBER 2022 | 03:58 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Dalam rangka mengawal pencabutan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mengadakan Rembuk Gerakan kedua usai aksi Senin kemarin (5/9)  di Istana Negara, Jln Medan Merdeka, Jakarta Pusat.

Dalam acara bertema "Membongkar Akar Masalah Kenaikan Harga BBM", Kamis (08/09) sore, PB PMII menghadirkan Peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman dan Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov.

Ketua Umum PB PMII, M. Abdullah Syukri mengatakan bahwa PMII terus melakukan pendalaman atas kebijakan BBM dengan data yang berimbang, baik data pemerintah maupun data para pakar dan sejumlah data pendukung lainnya.


"Pemerintah punya data dan angka, tapi PMII mempunyai fakta yang nyata di tengah rakyat," jelas Abdullah Syukri dalam keterangannya, Jumat dini hari (9/9).

Bahkan, kata Syukri, selain harga naik, BBM di luar pulau Jawa sudah biasa langka, khususnya di Indonesia Timur.

PB PMII , tegas Syukri, terus mendorong PKC dan Cabang agar tetap mengawal kebijakan kenaikan harga BBM yang tidak pro terhadap rakyat kecil.

"PMII harus menjadi garda terdepan soal penolakan harga BBM ini," tegas Syukri.

Sementara itu, Ferdy Hasiman menjelaskan, di tengah koalisi yang gemuk, masyarakat sipil harus menyeimbangi pemerintah.

Ferdy membeberkan, wacana kenaikan harga BBM mulai diwacanakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani jika Pertalite tidak naik, maka beban APBN akan lebih besar.

Ia menjelaskan, dalam Perpres 22/2022 tentang Rincian APBN terlihat pemerintah menambah subsidi energi.

Kendati demikian, kata Ferdy, Perpres 117/2021 tentang Kategori BBM mengatur jenis BBM tertentu (JBT), Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), dan jenis bbm umum (JBU).

"Yang jadi polemik adalah pertalite. Di lain sisi, cashflow Pertamina di mana BBM penunjukan harus disubsidi, maka harus dikonvensasi (biaya pengilangan) oleh pemerintah," jelas Ferdy.

Lebih lanjut dijelaskan, harus ada pengendalian konsumsi BBM (konsumsi JBT tidak boleh melebihi kuota).

Ferdy juga menyinggung Peraturan Presiden 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Perpres ini tidak ada pengaturan soal kendaraan apa yang berhak atas subsidi. Kenapa Perpres ini tidak di revisi? Karena  melindungi rantai para mafia yang berkelindan di sektor migas," beber Ferdy.

Peneliti yang malang melintang di isu hulu migas dan pertambangan ini mengungkapkan, di hulu migas, kebutuhan konsumsi sangat besar, produksi nasional kita hanya mampu memenuhi 50 persen. Akibatnya, harus impor dari Negara Singapura.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya