Kemampuan rezim Presiden Joko Widodo dalam mengelola negara semakin telanjang terlihat kualitasnya oleh publik, ketika dikeluarkan kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) untuk ketujuh kalinya.
Begitu penilaian Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, saat ditemui di Kawasan Tebet, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (8/9).
"Kalau sampai subsidi (BBM) dikurangi itu artinya pengelolaan kekayaan negara salah," ujarnya.
Dia menilai, argumen Jokowi maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertolak belakang dengan konstitusi, tepatnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanahkan "bumi dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dimiliki negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".
Jokowi dan menteri yang diandalkannya tersebut menggunakan alibi "tidak tepat sasaran" subsidi BBM, karena katanya sebanyak 70 persen dinikmati atau dikonsumsi masyarakat kelas atas.
"Subsidi dipakai tidak tepat sasaran itu keliru. Mengapa bertahun-tahun, sudah 7 kali kenaikan BBM, baru sekarang (dipakai argumen itu)? Itu menunjukkan kebodohan rezim mengelola subsidi," cetusnya.
Maka dari itu, sosok yang karib disapa Ubed ini melihat alasan mendasar pemerintah menaikkan BBM ini lebih karena salah kelola keuangan negara.
"Rezim ini tidak megelola keuangan negara dengan skala prioritas tapi kan skala kepentingan. Itu yang jadi problem," demikian Ubed.
Dalam jumpa pers pengumuman kenaikan harga BBM pada Sabtu pekan lalu (3/9), Presiden Joko Widodo mengklaim ingin mempertahankan harga BBM di Indonesia tetap terjangkau bagi masyarakat.
Namun katanya, karena terjadi kenaikkan harga minyak mentah dunia, maka pemerintah terpaksa menaikan harga 3 jenis BBM, yang mana dua di antaranya merupakan BBM bersubsidi yaitu Pertalite dan Solar.
Harga Pertalite kini dipatok Rp 10.000 dari harga sebelumnya Rp 7.650 per liter. Sementara, harga Solar subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter.
Alasan lain Jokowi menaikkan harga BBM subsidi tersebut adalah karena tidak tepat sasaran. Dalam arti, subsidi yang digelontorkan pemerintah untuk menjadikan harga Pertalite dan Solar menjadi murah, justru 70 persen dinikmati atau dikonsumsi oleh kalangan masyarakat atas.
Beriringan dengan argumentasi tidak tepat guna subsidi BBM, mantan Walikota Solo itu mengklaim anggaran subsidi sudah naik hingga 3 kali lipat, dari sebelumnya Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502 triliun.
Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan yang sama juga menuturkan, meski sebagian anggaran subsidi BBM dialihkan ke bantuan sosial (bansos), masih akan terjadi kenaikkan anggaran subsidi BBM sebanyak Rp 89 triliun sampai dengan Rp 147 triliun, tergantung
Indonesia Crude Price (ICP).
Kebijakan BBM dan pengelolaan keuangan negara inilah yang akhirnya menimbulkan aksi protes besar-besaran dari masyarakat.
Di samping demonstrasi di berbagai daerah sampai ke tingkat pusat, banyak pakar menilai hitungan matematis subsidi BBM dan kaitannya dengan pengelolaan APBN irasional lantaran bakal berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
