Berita

Wasekjen Partai Demokrat Irwan Fecho/Net

Politik

Demokrat: Kenaikan Harga BBM Era SBY Dilakukan Hati-hati

KAMIS, 08 SEPTEMBER 2022 | 15:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan mengurangi subsidi BBM saat ini dianggap tidak tepat lantaran berdampak kepada naiknya harga kebutuhan pokok.

Wakil Sekertaris Jenderal Partai Demokrat Irwan Fecho menuturkan, kenaikan BBM saat ini bukanlah langkah baik untuk menyelamatkan APBN dari beban subsidi BBM. Pasalnya, ekonomi masyarakat belum pulih benar akibat dari sentimen negatif dua tahun pandemi Covid-19.

"Menurut kami menaikan harga BBM bukan solusi untuk saat ini. Karena saat ini kita baru pulih pasca-Covid. Ibarat orang yang baru sembuh dari sakit, belum sembuh benar, sudah disuruh berlari sekencang-kencangnya. Bisa jatuh kita,” kata Irwan kepada wartawan, Kamis (8/9).


Dia menuturkan, kenaikan harga BBM di era kepemimpinan SBY yang hanya naik Rp 500, dilakukan dengan langkah ekstra hati-hati, karena naiknya harga BBM bisa memicu peningkatan laju inflasi di Indonesia.

"Kenaikan BBM di jaman SBY dilakukan hati-hati. SBY meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatnya pendapatan per kapita 13 persen, pertumbuhan ekonomi sampai 6 persen, pengangguran turun 5,7 persen,” katanya.

Menurutnya, daripada menaikan harga BBM saat ini, lebih baik membangun sistem subsidi BBM yang tepat sasaran.

"Menurut pemerintah sendiri, permasalah BBM ini adalah soal tidak tepat sasaran. Seharusnya masalah ini yang diperbaiki dan dicari solusi, kenapa harus dinaikan BBM nya dan harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia yang berbeda-beda kemampuan daya belinya di setiap kabupaten/kota?” tutup Irwan.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ketua MPR Bicara Islam dan Kemajuan di Forum Mufti Dunia

Jumat, 12 Juni 2026 | 20:15

Cara Reaktivasi MyPertamina agar QR Code Aktif Lagi, Bisa Lewat Website dan Aplikasi

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:57

Dua Akses Stasiun MRT Dukuh Atas Ditutup Imbas Demo

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:54

Sinopsis Backrooms, Film Horor Adaptasi Serial YouTube yang Pecahkan Rekor Box Office

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:44

Demonstran Depan UOB

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:39

Palsukan Tanda Tangan, Bendahara BUMDes Diduga Korupsi Rp1,6 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:35

KPK Didesak Naikkan Status Pejabat DJBC Ahmad Dedi ke Penyidikan

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:32

BRI Gelontorkan Dana Rp500 Miliar untuk Buyback Saham

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:14

Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:13

PDIP Diminta Tertibkan Kader Diduga Terlibat Program MBG

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:47

Selengkapnya