Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta/Net

Dunia

Sukamta: Perundingan Batas ZEE Vietnam-Indonesia Harus Transparan, Jangan Rugikan Kedaulatan

KAMIS, 08 SEPTEMBER 2022 | 09:50 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perundingan batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam harus dilakukan secara transparan, mengingat itu merupakan isu yang sensitif karena menyangkut kedaulatan negara.

Begitu tanggapan anggota Komisi I DPR RI, Sukamta terkait munculnya kabar perundingan penetapan batas ZEE RI-Vietnam pada 14-16 Juli lalu yang mengundang banyak pertanyaan.

Menurut Sukamta, kabar terkait perundingan penetapan batas ZEE itu sangat merugikan pihak Indonesia. Lantaran Tim Teknis Indonesia dilaporkan telah memberikan konsesi bagi Vietnam dalam metode penarikan garis pangkal lurus, yang tidak sesuai dengan kaidah yang ada di dalam Konvensi Hukum Laut (KHL) 1982 , mengingat Vietnam bukan negara kepulauan.


Dengan metode itu, Indonesia akan kehilangan sebagian wilayah yang telah menjadi klaimnya selama ini.

"Tahu-tahu ada kabar Indonesia akan berikan konsesi buat Vietnam dan garis batas proposal Indonesia turun ke selatan hampir 65 persen dari total area yang diklaim unilateral kedua negara. Secara sepintas ini pastinya kerugian bagi kita," jelasnya dalam keterangan yang diterima redaksi pada Kamis (8/9).

"Tentu kita tidak ingin kejadian lepasnya Sipadan-Ligitan terulang kembali," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ada pun, ia mengatakan, klaim Indonesia atas batas wilayahnya dinilai Sukamta sudah benar. Lantaran metode penarikan garis pangkal lurus yang digunakan sudah sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Pasal 47 KHL 1982.

Sukamta kemudian mempertanyakan mengapa Tim Teknis Indonesia memberikan konsesi bagi Vietnam. Padahal posisi klaim Indonesia di wilayah yang disengketakan di Laut Natuna Utara sudah kuat secara hukum internasional.

Selain dapat kehilangan wilayah laut, ia menuturkan, pemberian konsesi pada Vietnam juga bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan wilayah RI.

"Saya berharap pemerintah jangan berikan konsensi kepada Vietnam yang merugikan nelayan dan kedaulatan Indonesia. Posisi klaim kita sudah benar secara KHL1982, mestinya kita harus kukuh dengan hal tersebut," tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Injak Kepala Kerbau saat Terima Gelar Adat Lampung, Apa Maknanya?

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Safari Politik Jokowi Bukti Kepemimpinan Gibran dan Kaesang Lemah

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Jokowi dan PSI, Duri dalam Daging Pemerintahan Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:09

Daftar Wilayah yang Berpotensi Terdampak El Nino 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:05

Keiko Fujimori Akhirnya Bernasib Sama Seperti Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:03

KPK Sebut 10 Orang Diamankan dalam OTT Kuansing

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:57

Panitia Minta Jokowi Datang Setelah Acara Adat, Kunjungan Malah Batal

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:50

Koperasi Beri Ruang Bagi Mahasiswa Berwirausaha

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:37

Tutup Perdagangan Akhir Bulan: IHSG Merosot ke 5.643, Rupiah Loyo Dekati Rp18 Ribu

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:28

Ketum AHY: Genap 25 Tahun, Partai Demokrat Ingin jadi Bagian Solusi

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:19

Selengkapnya