Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta/Net

Dunia

Sukamta: Perundingan Batas ZEE Vietnam-Indonesia Harus Transparan, Jangan Rugikan Kedaulatan

KAMIS, 08 SEPTEMBER 2022 | 09:50 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perundingan batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam harus dilakukan secara transparan, mengingat itu merupakan isu yang sensitif karena menyangkut kedaulatan negara.

Begitu tanggapan anggota Komisi I DPR RI, Sukamta terkait munculnya kabar perundingan penetapan batas ZEE RI-Vietnam pada 14-16 Juli lalu yang mengundang banyak pertanyaan.

Menurut Sukamta, kabar terkait perundingan penetapan batas ZEE itu sangat merugikan pihak Indonesia. Lantaran Tim Teknis Indonesia dilaporkan telah memberikan konsesi bagi Vietnam dalam metode penarikan garis pangkal lurus, yang tidak sesuai dengan kaidah yang ada di dalam Konvensi Hukum Laut (KHL) 1982 , mengingat Vietnam bukan negara kepulauan.

Dengan metode itu, Indonesia akan kehilangan sebagian wilayah yang telah menjadi klaimnya selama ini.

"Tahu-tahu ada kabar Indonesia akan berikan konsesi buat Vietnam dan garis batas proposal Indonesia turun ke selatan hampir 65 persen dari total area yang diklaim unilateral kedua negara. Secara sepintas ini pastinya kerugian bagi kita," jelasnya dalam keterangan yang diterima redaksi pada Kamis (8/9).

"Tentu kita tidak ingin kejadian lepasnya Sipadan-Ligitan terulang kembali," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ada pun, ia mengatakan, klaim Indonesia atas batas wilayahnya dinilai Sukamta sudah benar. Lantaran metode penarikan garis pangkal lurus yang digunakan sudah sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Pasal 47 KHL 1982.

Sukamta kemudian mempertanyakan mengapa Tim Teknis Indonesia memberikan konsesi bagi Vietnam. Padahal posisi klaim Indonesia di wilayah yang disengketakan di Laut Natuna Utara sudah kuat secara hukum internasional.

Selain dapat kehilangan wilayah laut, ia menuturkan, pemberian konsesi pada Vietnam juga bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan wilayah RI.

"Saya berharap pemerintah jangan berikan konsensi kepada Vietnam yang merugikan nelayan dan kedaulatan Indonesia. Posisi klaim kita sudah benar secara KHL1982, mestinya kita harus kukuh dengan hal tersebut," tandasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

UPDATE

Tidak Balas Dendam, Maroko Sambut Hangat Tim USM Alger di Oujda

Sabtu, 27 April 2024 | 21:50

Move On Pilpres, PDIP Siap Hadapi Pilkada 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 21:50

Absen di Acara Halal Bihalal PKS, Pengamat: Sinyal Prabowo Menolak

Sabtu, 27 April 2024 | 21:20

22 Pesawat Tempur dan Drone China Kepung Taiwan Selama Tiga Jam

Sabtu, 27 April 2024 | 21:14

Rusia Kembali Hantam Fasilitas Energi Ukraina

Sabtu, 27 April 2024 | 21:08

TETO Kecam China Usai Ubah Perubahan Rute Penerbangan Sepihak

Sabtu, 27 April 2024 | 20:24

EV Journey Experience Jakarta-Mandalika Melaju Tanpa Hambatan

Sabtu, 27 April 2024 | 20:18

Hubungan PKS dan Prabowo-Gibran, Ini Kata Surya Paloh

Sabtu, 27 April 2024 | 20:18

Gebyar Budaya Bolone Mase Tegal Raya, Wujud Syukur Kemenangan Prabowo-Gibran

Sabtu, 27 April 2024 | 19:28

Menuju Pilkada 2024, Sekjen PDIP Minta Kader Waspadai Pengkhianat

Sabtu, 27 April 2024 | 19:11

Selengkapnya