Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta/Net

Dunia

Sukamta: Perundingan Batas ZEE Vietnam-Indonesia Harus Transparan, Jangan Rugikan Kedaulatan

KAMIS, 08 SEPTEMBER 2022 | 09:50 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perundingan batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam harus dilakukan secara transparan, mengingat itu merupakan isu yang sensitif karena menyangkut kedaulatan negara.

Begitu tanggapan anggota Komisi I DPR RI, Sukamta terkait munculnya kabar perundingan penetapan batas ZEE RI-Vietnam pada 14-16 Juli lalu yang mengundang banyak pertanyaan.

Menurut Sukamta, kabar terkait perundingan penetapan batas ZEE itu sangat merugikan pihak Indonesia. Lantaran Tim Teknis Indonesia dilaporkan telah memberikan konsesi bagi Vietnam dalam metode penarikan garis pangkal lurus, yang tidak sesuai dengan kaidah yang ada di dalam Konvensi Hukum Laut (KHL) 1982 , mengingat Vietnam bukan negara kepulauan.


Dengan metode itu, Indonesia akan kehilangan sebagian wilayah yang telah menjadi klaimnya selama ini.

"Tahu-tahu ada kabar Indonesia akan berikan konsesi buat Vietnam dan garis batas proposal Indonesia turun ke selatan hampir 65 persen dari total area yang diklaim unilateral kedua negara. Secara sepintas ini pastinya kerugian bagi kita," jelasnya dalam keterangan yang diterima redaksi pada Kamis (8/9).

"Tentu kita tidak ingin kejadian lepasnya Sipadan-Ligitan terulang kembali," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ada pun, ia mengatakan, klaim Indonesia atas batas wilayahnya dinilai Sukamta sudah benar. Lantaran metode penarikan garis pangkal lurus yang digunakan sudah sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Pasal 47 KHL 1982.

Sukamta kemudian mempertanyakan mengapa Tim Teknis Indonesia memberikan konsesi bagi Vietnam. Padahal posisi klaim Indonesia di wilayah yang disengketakan di Laut Natuna Utara sudah kuat secara hukum internasional.

Selain dapat kehilangan wilayah laut, ia menuturkan, pemberian konsesi pada Vietnam juga bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan wilayah RI.

"Saya berharap pemerintah jangan berikan konsensi kepada Vietnam yang merugikan nelayan dan kedaulatan Indonesia. Posisi klaim kita sudah benar secara KHL1982, mestinya kita harus kukuh dengan hal tersebut," tandasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

UPDATE

Gudang yang Terbakar di Cikarang Milik PT Emudah Fulfillmen, Penyedia Jasa Logistik E-Commerce

Sabtu, 26 September 2026 | 16:18

Mahkamah Agung Diminta Periksa Dugaan Kejanggalan Perkara Harta Bersama

Sabtu, 26 September 2026 | 15:28

SBY: Guruh Soekarnoputra Telah Melakukan Banyak Hal untuk Negeri Ini

Sabtu, 26 September 2026 | 15:03

Dulu Dipandang Sebelah Mata, Kini Dunia Barat Mulai Melirik Halal Indonesia

Sabtu, 26 September 2026 | 14:50

Sinyal Damai AS-Iran Bikin Harga Minyak Terpukul

Sabtu, 26 September 2026 | 14:26

Surya Paloh Kenang Guruh sebagai Budayawan dan Seniman

Sabtu, 26 September 2026 | 14:05

Palet Plastik dan Barang Marketplace Ludes dalam Kebakaran di Cikarang

Sabtu, 26 September 2026 | 13:50

Bitcoin Turun Tipis di Bawah 84.000 Dolar AS

Sabtu, 26 September 2026 | 13:33

Surya Paloh Ungkap Alasan Guruh Soekarnoputra Pilih Fokus ke Seni Ketimbang Pimpin PDI

Sabtu, 26 September 2026 | 13:10

Kapolri Pimpin Kenaikan Pangkat 50 Pati dan 4 PNS Polri

Sabtu, 26 September 2026 | 12:35

Selengkapnya