Berita

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam/Net

Politik

Pengamat: Pemecatan Suharso akan Berdampak Serius pada Soliditas KIB

KAMIS, 08 SEPTEMBER 2022 | 04:54 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Keputusan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan dan Majelis Kehormatan PPP yang memecat Suharso Monoarfa dari kursi Ketum PPP menandai telah jatuhnya legitimasi politik Suharso di mata kader internal partainya.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/9).

Menurut pria yang karib disapa Umam ini, di saat yang sama, perlawanan politik kubu Suharso terhadap keputusan 3 Majelis PPP itu juga menandai terjadinya faksionalisme internal di tubuh PPP.


Selain itu, pemecatan Suharso ini juga akan berdampak serius pada soliditas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Ia melihat, bisa jadi, kepemimpinan baru PPP pengganti Suharso akan mengkoreksi keputusan politik koalisi.

"Dari pada di KIB sekadar menjadi pelengkap saja, maka PPP berpeluang dibawa untuk bergabung dengan koalisi lain, yang lebih merepresentasikan karakter nilai-nilai politik Islam, untuk menjaga basis pemilih loyalnya," jelas Umam.

Ia berpendapat, PPP adalah partai yang menjadi salah satu partai politik yang menurun elektabilitasnya di Pemilu 2019 lalu akibat terjadinya spit ticket voting.

Artinya, jelas Umam, dimana dukungan elite partai terhadap pasangan Capres tidak merepresentasikan karakter basis pemilih loyalnya.
"Akibatnya, banyak pemilih PPP yang bermigrasi ke partai lain, hingga membuat elektabilitas PPP terkoreksi menjadi 4,52 persen saja, atau hanya 0,52 persen di atas ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang ada," pungkas Dosen Universitas Paramadina ini.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya