Berita

Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Front Milenial Jabodetabek (FMJ) bersama Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Komando) aksi di depan gedung DPR RI/RMOL

Nusantara

Aksi di Depan DPR, FMJ Desak Pemerintah Turunkan Harga BBM Subsidi

RABU, 07 SEPTEMBER 2022 | 21:09 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah secara resmi telah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM, hal itu tentu sangat berdampak langsung terhadap kehidupan bermasyarakat.

Aliansi Front Milenial Jabodetabek (FMJ) bersama Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Komando) mengecam keras kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM ditengah perekonomian masyarakat yang baru bangkit setelah terseok-seok akibat pandemi beberapa waktu yang lalu.

Perwakilan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Fajri menyampaikan pemerintah yang secara sepihak menaikkan harga BBM dinilai telah melukai hati masyarakat Indonesia. Terlebih, kata dia, kebijakan menaikan BBM juga telah ditolak secara mayoritas fraksi-fraksi di DPR RI.


Walaupun kembali masyarakat mengalami kekecewaan karena pemerintah tetap menaikan BBM, dan DPR hilang ingatan akan sikap mayoritas fraksi menolak kenaikan BBM.

“Kami menggugat DPR RI selaku Wakil Rakyat untuk turut bertanggung jawab dan menyatakan sikapnya secara resmi menolak kebijakan naiknya BBM,” katan Fajri saat aksi di depan DPR RI, Jakarta, Rabu (7/9).

Sementara itu, Wanca, perwakilan mahasiswa dari Universitas Pamulang (Unpam) Wanca, mendesak DPR menggunakan hak interpelasi, sebagai pembuktian terhadap sikap penolakan terhadap kenaikan harga BBM,

“Mendesak keenam fraksi di DPR RI untuk segera melakukan konsolidasi dan mengajukan hak interpelasi untuk menyikapi persoalan naiknya harga BBM yang sangat menyengsarakan masyarakat,” kata Wanca.

Padahal, ujarnya, jika negara selama ini merasa subsidi 70 persen salah sasaran karena dinikmati orang dengan perekonomian mampu, seharusnya negara merasa terbantu dengan harga jual yang lebih rendah yang dilakukan oleh perusahaan minyak tersebut, sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk membeli produk sesuai dengan kemampuan ekonominya.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya