Dianggap Calon Potensial 2024, Anies Bisa Saja “Dikerjai” Lewat Isu Formula E

Pemanggilan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini Rabu (7/9) untuk dimintai keterangan seputar dugaan korupsi di ajang Formula E memunculkan spekulasi politik.

Sebab, Anies digadang-gadang sebagai capres potensial di 2024 karena elektabilitasnya moncer dan selalu masuk tiga besar di hampir semua lembaga survei.

“Mungkin karena Anies dianggap calon potensial ya maka akan “dikerjai”,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Rabu (7/9).

Menurut Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indoensia ini, upaya penjegalan terhadap para politisi menjelang kontestasi politik sudah dianggap lumrah terjadi di Indonesia.

Ujang mencontohkan Silviana Murni yang kala itu menjadi pasangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam dikaitkan dengan dugaan korupsi pembangunan Masjid Al-Fauz Kantor Wali Kota Jakpus. Namun hingga kini, dugaan kasus itu tidak jelas kelanjutannya. Akan tetapi, elektabilitas pasangan AHY-Silviana ambruk dan kalah pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta.

“Ya saya melihat sampai sekarang enggak jelas ada korupsi atau tidaknya itu. Karena apa? Karena sekarang Ibu Silviana Murni jadi Anggota DPD RI, padahal waktu itu dituduh korupsi dan sebagainya sehingga kalah,” katanya.

Atas dasar itu, Ujang menilai bahwa hal serupa juga bisa menimpa Anies Baswedan. Yang kini tengah dikait-kaitkan dengan kasus Formula E dan itu berpotensi mendegradasi elektabilitas jika hal tersebut dilakukan terus menerus.

“Jadi ini bisa saja sama skenarionya seperti itu karena Anies capres yang banyak didukung oleh rakyat di bawah maka ya harus dihancurkan elektabilitasnya melalui instrumen hukum. Dan di negara kita kan masih terjadi seperti itu,” tuturnya.

“Semua elite, politisi juga paham terkait skenario itu. Kalau Anies terus-terusan diperiksa KPK dan penegak hukum sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap elektabilitasnya,” demikian Ujang.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan bahwa pemanggilan Anies oleh KPK merupakan upaya untuk membuat terang suatu perkara. Dan sama sekali tidak ada unsur politik.

Seseorang dipanggil KPK menjadi saksi karena dinilai mengetahui, mendengar, melihat, maupun mengalami suatu peristiwa pidana.

“Itulah kepentingan KPK untuk membuat suatu terangnya suatu peristiwa,” kata Firli.