Berita

Anggota komisi I DPR RI Dave Laksono/Net

Politik

Sindir Kominfo Soal Hacker Jangan Ngehack, Dave Laksono: Gak Perlu Polisi, Cukup Bilang Maling Jangan Nyolong

RABU, 07 SEPTEMBER 2022 | 16:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR RI tak habis pikir dengan pernyataan Kominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani yang meminta para hacker untuk tidak melakukan hacking atau peretasan.

“Yang saya tanyakan ini karena hacker itu ya Pak, tidak cukup kalau hanya diminta jangan, stop hacking Pak gitu ya,” kata anggota komisi I DPR RI Dave Laksono dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kominfo, Dewan Pers dan KPI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9).

Menurut Dave, jika Kominfo hanya sekadar meminta para hacker tanpa ada upaya proteksi terhadap potensi peretasan, maka itu cenderung aneh karena tidak akan berarti apapun.  


“Kalau misalnya bisa begitu ya mungkin kita gak perlu polisi sama TNI lagi. Kita cukup bilang maling jangan nyolong. Negara lain jangan serbu gitu, nggak akan ada kejadian Rusia sama Ukraina gitu,” kata Dave menegaskan.

Menurut Politikus Golkar ini, Kominfo harusnya berupaya untuk memperkuat kemampuan proteksi data dengan anggaran yang besar dari negara.

“Tahun depan juga akan ada tambahan besar lalu juga ada permintaan yang juga lebih besar. nah apakah dana yang besar ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kemampuan,” demikian Dave.

Sebelumnya, Kominfo menitip pesan kepada hacker (peretas) agar tidak melakukan serangan siber di Indonesia.

Hal itu disampaikan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani ketika melakukan konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, pada Senin (5/9).

"(Pesan untuk hacker) ya kalau bisa jangan nyerang lah. Karena tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya masyarakat, kan itu perbuatan illegal access," kata Samuel.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya