Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare/Net
Hubungan Solomon dan Australia kembali terganggu setelah Perdana Menteri Manasseh Sogavare menuduh Canberra ikut campur urusan dalam negeri negara itu dengan berusaha menawarkan bantuan pendanaan untuk pemilihan umum.
Ia menekankan bahwa tawaran itu datang di saat yang sangat tidak tepat, terutama ketika ia berusaha menunda penyelenggaraan pemilu.
Sogavare berharap bisa menunda pemungutan suara yang dijadwalkan pada pertengahan 2023, sebuah langkah yang menurut para kritikus merupakan perubahan menuju otoritarianisme.
"Ini adalah serangan terhadap demokrasi parlementer kami dan merupakan campur tangan langsung oleh pemerintah asing ke dalam urusan dalam negeri kami," kata Sogavare dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari
BBC, Rabu (7/9).
Sogavare menambahkan bahwa tawaran bantuan Australia menjadi hal yang tidak pantas karena datang pada saat RUU untuk menunda pemilihan sedang dibahas Parlemen Nasional Kepulauan Solomon.
Pemilihan umum di Solomon biasanya diadakan setiap empat tahun, tetapi pemerintah saat ini berusaha untuk menunda pemilihan berikutnya sampai setelah negara itu menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Pasifik pada akhir 2023.
Alasan Sogavare mengusulkan penundaan adalah karena negara tidak memiliki kapasitas untuk menjadi tuan rumah kedua acara dalam waktu satu tahun.
Sementara itu pihak oposisi menyebut penundaan yang diusulkan sebagai "perebutan kekuasaan" dan meminta bantuan dari Australia, negara yang menjadi donor terbesarnya.
Pihak Australia sendiri mengatakan tidak ada yang aneh dengan tawaran bantuannya.
Menteri luar negeri Australia, Penny Wong, mengatakan tawaran itu mencerminkan komitmen lama dan historis Australia terhadap demokrasi di Pasifik, mencatat bahwa Australia sebelumnya telah menawarkan dukungan kepada Kepulauan Solomon.
"Cukup umum bagi pemerintah untuk mendukung pemilihan umum di seluruh Pasifik," kata Wong.
Selama ini Canberra secara teratur menawarkan dukungan keuangan dan logistik ke negara-negara Pasifik untuk pemilihan, termasuk dalam jajak pendapat sebelumnya di Kepulauan Solomon.
Pernyataan dari kantor Sogavare mengatakan bahwa pemerintah Kepulauan Solomon telah menerima surat dari Wong minggu lalu yang isinya menawarkan dana untuk pemilihan.
“Pemerintah Kepulauan Solomon sedang dalam proses menjawab ketika menteri luar negeri Australia membuat pengumuman kepada media Australia tentang tawaran ini. Pengumuman ini dibuat pada hari yang sama ketika RUU itu dibacakan untuk pertama kalinya di Parlemen," kata pernyataan itu.
Sogavare telah berada di bawah tekanan setelah menandatangani pakta keamanan yang kontroversial dengan China pada bulan April.
Dia telah berulang kali mengkritik negara-negara termasuk Australia atas reaksi mereka terhadap kesepakatan itu, dan mengancam akan melarang jurnalis asing setelah liputan yang dianggapnya merendahkan.
