Berita

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Net

Politik

Mantan Waketum Gerindra Ajak Masyarakat Dukung Kapolri Habisi Benalu di Tubuh Polri

RABU, 07 SEPTEMBER 2022 | 14:58 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Jargon Presisi bukan hanya slogan belaka, melainkan betul-betul di terapkan oleh Polri di bawah komando Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Demikian pendapat mantan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono melihat kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

“Kapolri Jendral Listyo Sigit yang dengan tegas dan tegak lurus dengan perintah presiden Jokowi untuk membongkar prilaku negatif yang dilakukan gerombolan gank yang ada di tubuh Polri,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Rabu (7/9).


Arief mencontohkan, salah satu sikap tegak lurus Listyo Sigit ketika tidak pandang bulu terhadap personel Polri yang diduga terlibat obstruction of justice alias merintangi proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

“Sebab sebelumnya jika ada aib atau perbuatan semacam obstruction justice oleh oknum Polisi secara kelompok tidak ada yang terbongkar dan tidak ada tindakan hukum pada kelompok oknum Polisi tersebut. Bahkan mencoba menutup rapat-rapat aib tersebut atas nama melindungi korps kepolisian,” beber Arief.

Misalnya, Arief membeberkan dalam pemberantasan pungli oleh gerombolan oknum kepolisian yang tidak ditindak secara pidana diera Kapolri sebelum Listyo Sigit. Padahal, Arief membeberkan, pemberantasan pungli merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo kepada Kapolri pada saat itu.

“Tidak demikian dengan penerapan Polri Presisi diera sekarang ini, tindakan gerombolan oknum Polisi yang membuat aib ditubuh Polri seperti dalam kasus pembunuhan Brigadir J oleh seorang petinggi polri Ferdy Sambo dan banyak anggota Polri yang melakukan tindak pidana dengan cara obstruction justice semuanya ditindak tegas, terukur dan sangat transparan oleh Jendral Listyo Sigit,” ujarnya.

Disamping itu, Kapolri juga melibatkan partisipasi publik. Artinya, Ketum FSP BUMN Bersatu ini menjelaskan publik yang diajak terlibat tidak dikriminalisasi ketika ikut berkomentar mengkritik institusi Polri dan Kapolri dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

“Tentu saja masyarakat tidak boleh membiarkan Kapolri Jendral Listyo Sigit dalam membenahi institusi polri yang Presisi, masyarakat harus berpartisipasi mengawal Polri Presisi. Baik lewat saluran media sosial agar Polisi Indonesia profesional yang kita impikan dapat terwujud,” harapnya.

Namun demikian, Arief berpesan kepada Listyo Sigit setelah mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Jokowi dan masyarakat harus melakukan pembenahan internal di tubuh Polri dengan terukur dan didasarkan pada pada kinerja dan prestasi anggota Polri, tidak didasarkan pada hal yang subjectice atau like or dislike atau didasarkan pada genk-genk lagi seperti sebelumnya.

Kapolri, dalam pembenahan ditubuh internal Polri harus mengambil langkah konsolidasi internal terutama dengan setiap angkatan Akpol baik yang baru selesai dari Akpol hingga angkatan yang paling senior, serta meminta masukan para senior senior jenderal Polri yang sudah pensiun dan punya track record yang bagus selama bertugas di Polri

“Tentu pembenahan internal ditubuh Polri tidak dengan mudah dapat dilakukan oleh Kapolri tanpa ada dukungan penuh dari masyarakat karena itu saya selalu bersama masyakat akan terus mendukung langkah langkah Kapolri dalam melakukan pembenahan di tubuh Internal Polri,” pungkas Arief.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya