Presiden China, Xi Jinping dan PM Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare/Net
Larangan mendadak yang dikeluarkan pemerintah Solomon terhadap izin masuk kapal militer asing ke Pelabuhan Honiara, memicu kekhawatiran akan pengaruh China yang semakin besar di negara kepulauan pasifik.
Seperti dikutip dari ANI News, selain terungkapnya pakta perjanjian militer yang telah disepakati China dan Solomon, bersamaan dengan itu, kini Beijing juga dituduh telah menempatkan kapal perang militer dan pasukannya di sana.
Bulan lalu, Kepulauan Solomon menolak izin berlabuh dari dua kapal perang internasional yakni Kapal Inggris HMS Spey dan kapal AS Oliver Henry. Kedua kapal ini terpaksa dialihkan ke pelabuhan lain setelah menjalankan misi di 15 negara untuk mencegah penangkapan ikan ilegal.
Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, menyatakan penundaan izin dilakukan karena kapal patroli terlambat memberikan dokumen perizinan, sehingga pihaknya perlu meninjau kembali masuknya semua kapal angkatan laut asing.
"Penundaan persetujuan ini menunjukkan perlunya pemerintah meninjau dan menyempurnakan persyaratan dan prosedur persetujuannya untuk mengunjungi kapal militer ke Kepulauan Solomon,†katanya.
Para analis percaya, keputusan Solomon yang mendadak ini menjadi tanda bahwa pengaruh China di Honiara begitu besar. Terlebih saat kedua negara dilaporkan memiliki perjanjian keamanan yang memungkinkan Beijing mengerahkan kapal militer dan pasukan untuk melindungi investasinya.
"Kepulauan Solomon tampaknya berada dalam cengkeraman ketat Beijing yang berkembang ini telah menjadi tren yang sangat mengkhawatirkan," ungkap rekan non-residen Pacific Forum, Philip Citowicki.
Menurut Direktur eksekutif Australian Institute of International Affairs (AIIA), Bryce Wakefield,masih terlalu dini untuk menyimpulkan soal kekuatan China di Solomon. Mungkin saja Sogavare juga ingin meningkatkan proses perizinan setelah mendapatkan perhatian internasional akibat pakta militernya dengan Beijing.
