Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Repro
Kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi diyakini anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, tidak akan menyelesaikan masalah utama tata niaga BBM bersubsidi.
Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi adalah solusi tambal-sulam yang hanya memberatkan masyarakat kecil.
Pemerintah seolah lupa bahwa masalah utama tata niaga BBM adalah ketidak-tepatan sasaran dan keterbatasan.
Karena itu PKS minta Pemerintah membatalkan kebijakan ini dan segera mencari solusi alternatif yang lebih adil bagi semua masyarakat.
"Dengan mengambil opsi menaikkan harga BBM bersubsidi, seolah Pemerintah membiarkan problem akut ketidak-tepat sasaran penggunaan BBM bersubsidi. Artinya, pengguna mobil mewah tetap saja dapat menikmati BBM bersubsidi baik Solar maupun Pertalite.
Selain itu, dengan meningkatnya permintaan BBM pasca-pandemi Covid-19, diperkirakan kuota BBM bersubsidi ini tetap akan jebol di bulan Oktober atau November 2022," kata Mulyanto, Selasa (6/9).
Mulyanto menambahkan, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi pada dasarnya tidak punya efek terhadap pengendalian volume BBM.
Bahkan dengan kembali naiknya harga BBM jenis Pertamax, maka diperkirakan migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite akan bertambah.
"Yang terbayang justru adalah efek sampingnya, berupa kenaikan harga transportasi, harga barang-barang dan lonjakan tingkat inflasi, terutama di sektor makanan yang berujung pada peningkatan jumlah masyarakat miskin," kata Mulyanto.
Mulyanto mengaku tanda-tanda ke arah itu mulai terlihat dari tuntutan yang disampaikan berbagai komponen masyarakat dalam menyikapi kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi di atas.
PKS sendiri, kata Mulyanto, terus memonitor aspirasi masyarkat yang berkembang untuk mengkonsolidasikan diri bagi langkah-langkah politik ke depan.
"Kita terus berkomunikasi dengan berbagai komponen masyarakat dan bangsa untuk merumuskan langkah-langkah politik yang tepat," tegasnya.
