Berita

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Repro

Politik

PKS: Menaikkan Harga BBM Subsidi hanya Solusi Parsial

SELASA, 06 SEPTEMBER 2022 | 23:57 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi diyakini anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, tidak akan menyelesaikan masalah utama tata niaga BBM bersubsidi.

Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi adalah solusi tambal-sulam yang hanya memberatkan masyarakat kecil.

Pemerintah seolah lupa bahwa masalah utama tata niaga BBM adalah  ketidak-tepatan sasaran dan keterbatasan.


Karena itu PKS minta Pemerintah membatalkan kebijakan ini dan segera mencari solusi alternatif yang lebih adil bagi semua masyarakat.

"Dengan mengambil opsi menaikkan harga BBM bersubsidi, seolah Pemerintah membiarkan problem akut ketidak-tepat sasaran penggunaan BBM bersubsidi. Artinya, pengguna mobil mewah tetap saja dapat menikmati BBM bersubsidi baik Solar maupun Pertalite.

Selain itu, dengan meningkatnya permintaan BBM pasca-pandemi Covid-19,  diperkirakan kuota BBM bersubsidi ini tetap akan jebol di bulan Oktober atau November 2022," kata Mulyanto, Selasa (6/9).

Mulyanto menambahkan, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi pada dasarnya tidak punya efek terhadap pengendalian volume BBM.  

Bahkan dengan kembali naiknya harga BBM jenis Pertamax, maka diperkirakan migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite akan bertambah.

"Yang terbayang justru adalah efek sampingnya, berupa kenaikan harga transportasi, harga barang-barang dan lonjakan tingkat inflasi, terutama di sektor makanan yang berujung pada peningkatan jumlah masyarakat miskin," kata Mulyanto.

Mulyanto mengaku tanda-tanda ke arah itu mulai terlihat dari tuntutan yang disampaikan berbagai komponen masyarakat dalam menyikapi kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi di atas.

PKS sendiri, kata Mulyanto, terus memonitor aspirasi masyarkat yang berkembang untuk mengkonsolidasikan diri bagi langkah-langkah politik ke depan.

"Kita terus berkomunikasi dengan berbagai komponen masyarakat dan bangsa untuk merumuskan langkah-langkah politik yang tepat," tegasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya