Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Politik

KAMI Lintas Provinsi: Jokowi Melanggar Konstitusi Secara Sadar dan Sistematis, Saatnya Turun!

SELASA, 06 SEPTEMBER 2022 | 08:37 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kebijakan kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo akan membuat rakyat semakin menderita.

Parahnya, kebijakan tersebut justru diawali dengan kebohongan pemerintah yang sistematis.

"Menaikkan harga BBM oleh Jokowi diawali dengan kebohongan dengan dikomunikasikan kepada rakyat bahwa subsidi sangat besar Rp 502 triliun adalah kebohongan," kata Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Barat, Syafril Sjofyan, Selasa (6/9).


KAMI Lintas Provinsi berpandangan, Presiden Jokowi telah membuat orkestrasi kebohongan secara sistematis, dengan rencana membuat rakyat menderita. Apalagi, kata Syafril, rakyat telah menderita selama dua tahun dilanda pandemi Covid-19.

"Ini merupakan kejahatan negara," tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban melalui konstitusi untuk membuat rakyat sejahtera. Namun apa yang terjadi saat ini adalah kebalikan dari amanat konstitusi.

"Jokowi telah melanggar konstitusi secara sadar terencana dan sistematis. KAMI Lintas Provinsi berpendapat, dengan telah terjadi pelanggaran konstitusi secara sangat mendasar harus dipaksa turun dari jabatannya," demikian pernyataan KAMI Lintas Provinsi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya