Aksi long march PMII menuju Gedung Sate atas penolakan kenaikan BBM bersubsidi/Istimewa
Aksi menolak kenaikan BBM subsidi dilakukan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bandung dengan melakukan long march dan unjuk rasa di depan Gedung Sate Jl Diponegoro Kota Bandung, Senin (5/9). Jika tak ada respons dari pemerintah, mereka akan menggelar aksi yang lebih besar.
Koordinator lapangan aksi demonstrasi, Harry Ahmad Gunawan mengatakan, aksi tersebut diikuti oleh sekitar 200 mahasiswa. Mereka menyampaikan penolakan kenaikan BBM bersubsidi dengan berbagai cara.
"Anggota dan kader melakukan penyampaian-penyampaian aspirasi dan keresahan yang disampaikan lewat orasi, puisi dan teatrikal," ucap Harry, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.
Menurut dia, kenaikan BBM subsidi semakin membuat hidup rakyat makin sulit, khususnya dalam hal ekonomi. Mengingat, saat ini keterpurukan pascadihantam pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih.
"(Aksi) ini membuktikan komitmen PMII Kota Bandung terhadap keberpihakan isu kerakyatan," tegasnya.
Pada waktu yang sama, Ketua PMII Kota Bandung, Maulana Yusuf, menilai aksi demonstrasi dan long march ini menjadi langkah awal pihaknya dalam menolak kenaikan harga BBM subsidi. Ia berharap aspirasi yang disampaikan PMII segera direspons oleh Pemerintah.
"Kami akan terus kawal sampai tuntas. Jika aksi massa kali ini tidak juga dapat direspons oleh pemerintah maupun DPRD Jabar, kami siap turun aksi kembali bersama masyarakat, khususnya para kelompok Ojek Bandung Raya (KOBR)," tambah Yusuf.
Adapun tuntutan yang dilayangkan oleh PMII Kota Bandung pada aksi massa kali ini adalah pertama, menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan Pandemi Covid-19,
Kedua, meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif BBM disetiap jenisnya.
Ketiga, mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas (migas) dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.
Keempat, meminta peninjauan kembali persoalan kebijakan program BLT, karena tidak sesuai dengan langkah solusi terhadap peningkatan dan kestabilan daya beli masyarakat,
Tak hanya itu, PC PMII Kota Bandung pun mengajukan 5 solusi bagi pemerintah terkait kondisi yang dipicu oleh kenaikan BBM.
Yaitu memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.
Lalu membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, angkutan umum dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan.
Kemudian mengalokasikan pendapatan yang besar (windfall income) dari kenaikan harga komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi BBM.
Selanjutnya, melakukan realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM.
Terakhir, mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.
