Kremlin: Kunjungan Putin ke KTT G20 Bali akan Diputuskan Berdasarkan Banyak Faktor Termasuk Keamanan

Kremlin akan mempertimbangkan semua faktor, termasuk masalah keamanan, sebelum mengambil keputusan akhir mengenai partisipasi Presiden Vladimir Putin dalam acara KTT G20 di Indonesia.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengungkapkan, Moskow sangat menghergai dan berterima kasih atas undangan dari Indonesia sebagai penyelenggara dan negara tuan rumah.

"Untuk memutuskan format partisipasi kami, semua faktor perlu diperhitungkan, termasuk faktor keamanan," kata Peskov, menanggapi pertanyaan sebuah stasiun televisi dalam wawancara pada Minggu (4/9).

KTT G20 yang akan diadakan pada 15-16 November di Bali, dilakukan dalam format tatap muka maupun tautan video. Menurut Peskov, Kremlin perlu memfokuskan keamanan pemimpin mereka jika harus hadir secara langsung mengingat situasi saat ini.

Pada Juli, Kementerian Luar Negeri Rusia meragukan konfirmasi kunjungan Putin secara langsung ke acara KTT G20 Bali. Kremlin kemudian menegaskan bahwa kehadiran Putin di KTT tersebut akan tergantung pada situasi geopolitik.

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen mengatakan kepada Kantor Berita ZDF bahwa Indonesia harus sangat hati-hati.

"Menurut pendapat saya, G20 terlalu penting. Begitu juga untuk negara-negara berkembang. Jangan biarkan itu semua dihancurkan oleh Putin. Apalagi Zelenskyy juga diundang oleh Indonesia dalam upaya untuk memulai negosiasi, meskipun Ukraina bukan anggota G20," kata Von der Leyen.

Inggris telah mengeluarkan ancamannya untuk menolak kehadiran Putin di G20. Seorang perwakilan Rishi, kandidat oemimpin Inggris, menyatakan bahwa adalah tugas semua orang untuk mengecam Putin di G20 atas perilakunya.

"Duduk satu meja dengannya tidak cukup baik ketika dia bertanggung jawab atas anak-anak yang terbunuh di tempat tidur mereka saat mereka tidur," kata pejabat itu seperti dilaporlan Kyiv Independent.

Putin bahwa dia tidak bisa duduk bersama mereka sampai dia menghentikan pertempuran yang melanggar hukum di Ukraina, tegasnya.