Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Di Tengah Bencana Banjir, 73 Ribu Ibu Hamil di Pakistan Terancam Melahirkan di Pengungsian

SENIN, 05 SEPTEMBER 2022 | 08:28 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memperingatkan pemerintah untuk memberikan perlindungan pada kelompok-kelompok rentan, khususnya ibu hamil yang akan segera melahirkan, di tengah bencana banjir dahsyat yang melanda Pakistan.

Dana Kependudukan PBB (UNFPA) mencatat, kehamilan dan persalinan adalah waktu yang rentan bagi perempuan dan bayi, sehingga harus diberikan perawatan khusus tanpa bisa menunggu.

Menurut ANI News pada Minggu (4/9), tercatat ada sebanyak lebih dari 47 ribu ibu hamil berada di kamp-kamp penampungan di Provinsi Sindh.


Sementara badan UNFPA mengatakan total keseluruhan wanita hamil di Pakistan setidaknya ada 650 ribu, dengan 73 ribu di antaranya diperkirakan akan melahirkan pada bulan ini.

"Sebanyak 73 ribu wanita yang diperkirakan akan melahirkan pada bulan September akan membutuhkan penolong persalinan yang terampil, perawatan bayi baru lahir, serta dukungan," kata badan tersebut.

Di samping itu, UNFPA telah memperingatkan banyak perempuan dan anak perempuan berada pada peningkatan risiko kekerasan berbasis gender (GBV) yang harus ditolong.

Saat ini, hampir satu juta rumah rusak dan mereka tergabung dalam kamp-kamp pengungsian ini yang menyebabkan penderitaan bagi jutaan orang di seluruh Pakistan.

Selain itu, menurut laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Pakistan pada Sabtu (3/9), saat ini lebih dari 134 ribu kasus diare tercatat dari Sindh dalam dua bulan terakhir.  

Sedangkan statistik resmi juga menunjukkan 44.832 kasus malaria ditemukan selama hujan monsun sejak Juni tahun ini. Baru-baru ini pejabat kesehatan juga menemukan 101 kasus gigitan ular akibat banjir.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya