Berita

Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Tolak Kenaikan BBM Subsidi, Demokrat: Tidak Ada Upaya Penghematan dari Pemerintah

SENIN, 05 SEPTEMBER 2022 | 01:40 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mendapat penolakan keras dari Partai Demokrat. Bukan hanya karena makin menyusahkan rakyat, Demokrat mengkritisi sikap pemerintah yang tidak memiliki upaya penghematan.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa Partai Demokrat tidak melihat upaya pemerintah berhemat sebelum meminta rakyat untuk hidup lebih sulit dengan menaikkan harga BBM.

Padahal kata Herzaky, kenaikan harga BBM jelas berdampak terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok.


Menurut Herzaky, sejauh ini tidak ada upaya penghematan yang dilakukan pemerintah. Anggaran digelontorkan untuk pembangunan proyek pencitraan.

“Para pejabat dan aparat pemerintah memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat. Tidak terlihat tanda-tanda upaya untuk mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah,” demikian kritikan Koordinator jurubicara Partai Demokrat ini, Minggu (4/9).

Ia juga mengaku heran, pada saat harga minyak dunia turun, tetapi harga BBM di Indonesia tidak turun. Herzaky, mempertanyakan kemana aliran uang pemerintah itu.

Terkait kenaikan BBM, Herzaky kembali menegaskan bahwa kebijakan itu membuat kehidupan rakyat yang sudah sulit menjadi semakin sulit.

Catatan Herzaky, Pemerintah bukannya mengurangi beban rakyat, tetapi malah menambah beban rakyat.

“Kondisi rakyat belum pulih akibat pandemi, malah semakin diperberat oleh Pemerintah,” jelas Herzaky.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya