Berita

Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Tolak Kenaikan BBM Subsidi, Demokrat: Tidak Ada Upaya Penghematan dari Pemerintah

SENIN, 05 SEPTEMBER 2022 | 01:40 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mendapat penolakan keras dari Partai Demokrat. Bukan hanya karena makin menyusahkan rakyat, Demokrat mengkritisi sikap pemerintah yang tidak memiliki upaya penghematan.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa Partai Demokrat tidak melihat upaya pemerintah berhemat sebelum meminta rakyat untuk hidup lebih sulit dengan menaikkan harga BBM.

Padahal kata Herzaky, kenaikan harga BBM jelas berdampak terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok.


Menurut Herzaky, sejauh ini tidak ada upaya penghematan yang dilakukan pemerintah. Anggaran digelontorkan untuk pembangunan proyek pencitraan.

“Para pejabat dan aparat pemerintah memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat. Tidak terlihat tanda-tanda upaya untuk mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah,” demikian kritikan Koordinator jurubicara Partai Demokrat ini, Minggu (4/9).

Ia juga mengaku heran, pada saat harga minyak dunia turun, tetapi harga BBM di Indonesia tidak turun. Herzaky, mempertanyakan kemana aliran uang pemerintah itu.

Terkait kenaikan BBM, Herzaky kembali menegaskan bahwa kebijakan itu membuat kehidupan rakyat yang sudah sulit menjadi semakin sulit.

Catatan Herzaky, Pemerintah bukannya mengurangi beban rakyat, tetapi malah menambah beban rakyat.

“Kondisi rakyat belum pulih akibat pandemi, malah semakin diperberat oleh Pemerintah,” jelas Herzaky.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Bedakan Es Gabus dengan Spons Saja Tidak Bisa, Apalagi Ijazah Asli

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:09

Mendesak Pemberlakuan Cukai MBDK

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:03

Paling Ideal Kedudukan Polri di Bawah Presiden

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:21

MBG Lebih Mendesak, Lapangan Kerja Nanti Dulu Ya!

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:16

Eggi Sudjana Cs Telah Jadi Pelayan Kepentingan Politik Jokowi

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:11

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

PKR Tatap Pemilu 2029 Mengandalkan Kader Daerah

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:09

Kubu Jokowi akan Terus Lancarkan Strategi Adu Domba terkait Isu Ijazah Palsu

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:04

Ahmad Luthfi Menghilang saat Bencana Menerjang Jateng

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:38

Roy Suryo akan Laporkan Balik Eggi Sudjana Cs

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:15

Selengkapnya