Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kenaikkan BBM Subsidi, PKS: Memperbanyak Masyarakat yang Rentan Miskin

MINGGU, 04 SEPTEMBER 2022 | 17:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dinilai banyak kalangan masyarakat tidak tepat dan akan menurunkan daya beli yang saat ini kondisi ekonominya sedang sulit.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI fraksi PKS Amin AK, keputusan pemerintah tersebut bakal menambah daftar panjang masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Pasalnya, data dari Bank Dunia, terdapat 45 persen rakyat Indonesia atau sekitar 124 juta orang yang masuk ke dalam golongan rentan miskin.

Rakyat rentan miskin adalah kelompok masyarakat yang secara ekonomi berada diatas garis kemiskinan namun belum mencapai golongan kelas menengah.


"Keputusan pemerintah menaikan harga BBM jenis pertalite dan solar akan semakin membebani rakyat terutama kelompok masyarakat yang rentan  
miskin,” kata dia kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (4/9).

Legislator dari Fraksi PKS ini menambahkan dengan naiknya harga BBM bersubsidi, maka secara otomatis seluruh harga kebutuhan pokok akan meningkat, hal ini akan semakin menyulitkan bagi kelompok masyarakat rentan miskin.

Terlebih, kenaikan harga BBM selalu menimbulkan dampak pengganda (multiplier effect) antara lain naiknya biaya transportasi, harga barang kebutuhan pokok, biaya perumahan, pendidikan, dan banyak lainnya.

"Ketika terjadi kenaikan harga-harga terutama harga kebutuhan pokok, mereka terancam jatuh miskin. Sebagian besar dari mereka tidak pernah tersentuh program bantuan sosial dari pemerintah sehingga naiknya harga BBM secara langsung menurunkan level kesejahteraan mereka,” katanya.

Amin mengurai berdasarkan sejumlah kajian, jika harga pertalite naik menjadi Rp10 ribu per liter maka berdampak pada naiknya inflasi menjadi 7 persen.

"Angka tersebut sudah menghitung dampak langsung maupun tidak langsung (multiplier effect). Kenaikan harga-harga akan mempengaruhi daya beli masyarakat menengah ke bawah, dan pada akhirnya konsumsi yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi akan melambat,” demikian Amin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya