Langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dinilai banyak kalangan masyarakat tidak tepat dan akan menurunkan daya beli yang saat ini kondisi ekonominya sedang sulit.
Menurut anggota Komisi VI DPR RI fraksi PKS Amin AK, keputusan pemerintah tersebut bakal menambah daftar panjang masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Pasalnya, data dari Bank Dunia, terdapat 45 persen rakyat Indonesia atau sekitar 124 juta orang yang masuk ke dalam golongan rentan miskin.
Rakyat rentan miskin adalah kelompok masyarakat yang secara ekonomi berada diatas garis kemiskinan namun belum mencapai golongan kelas menengah.
"Keputusan pemerintah menaikan harga BBM jenis pertalite dan solar akan semakin membebani rakyat terutama kelompok masyarakat yang rentan
miskin,†kata dia kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (4/9).
Legislator dari Fraksi PKS ini menambahkan dengan naiknya harga BBM bersubsidi, maka secara otomatis seluruh harga kebutuhan pokok akan meningkat, hal ini akan semakin menyulitkan bagi kelompok masyarakat rentan miskin.
Terlebih, kenaikan harga BBM selalu menimbulkan dampak pengganda (
multiplier effect) antara lain naiknya biaya transportasi, harga barang kebutuhan pokok, biaya perumahan, pendidikan, dan banyak lainnya.
"Ketika terjadi kenaikan harga-harga terutama harga kebutuhan pokok, mereka terancam jatuh miskin. Sebagian besar dari mereka tidak pernah tersentuh program bantuan sosial dari pemerintah sehingga naiknya harga BBM secara langsung menurunkan level kesejahteraan mereka,†katanya.
Amin mengurai berdasarkan sejumlah kajian, jika harga pertalite naik menjadi Rp10 ribu per liter maka berdampak pada naiknya inflasi menjadi 7 persen.
"Angka tersebut sudah menghitung dampak langsung maupun tidak langsung (
multiplier effect). Kenaikan harga-harga akan mempengaruhi daya beli masyarakat menengah ke bawah, dan pada akhirnya konsumsi yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi akan melambat,†demikian Amin.
