Keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubisi jenis Solar dan Pertalite serta nonsubsidi jenis Pertamax dinilai bukan sebuah solusi untuk menopang APBN yang “boncos†lantaran tak bisa lagi menanggung besaran subsidi yang terus naik.
Menurut anggota Komisi VII DPR RI fraksi Demokrat, Sartono Hutomo, pemerintah seharusnya meningkatkan kemampuan dalam penyaluran subsidi BBM agar semakin tepat sasaran dan meminimalkan kebocoran yang ada. Bukan malah menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut.
“Pemerintah tetap harus melakukan pekerjaan rumah (PR) yaitu dengan mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi kepada pihak yang berhak. Kenaikan bukanlah solusi yang dikehendaki rakyat,†tegas Sartono dalam keterangannya, Sabtu (3/9).
“Apakah pemerintah sadar kenaikan harga BBM akan berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat? Inflasi akan mengalami kenaikan dan harga bahan pangan akan kembali naik,†imbuhnya.
Menurut Sartono, kenaikan harga Pertalite dan Solar akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, termasuk kelas menengah, yang akan mulai menahan belanjanya.
Dampaknya akan membut industri manufaktur berpotensi terpukul, serapan tenaga kerja terganggu, hingga akhirnya target-target pemulihan ekonomi pemerintah tidak sesuai target.
Atas dasar itu, Sartono menegaskan Fraksi Partai Demokrat DPR RI sudah menyampaikan aspirasi rakyat yaitu meminta pemerintah agar tidak menaikkan harga BBM.
“Jika suara aspirasi rakyat tidak didengarkan oleh pemerintah, maka bagaimana rakyat dapat sejahtera?†kritiknya.
“Kami akan terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dalam penyaluran subsidi BBM agar semakin tepat sasaran dan meminimalkan kebocoran yang ada,†demikian Sartono.
Adapun BBM yang naik per 3 September 2022 meliputi, Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi 10 ribu per liter, Solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.
