Din Syamsuddin: Kalau Peduli Rakyat, Bukan Harga BBM Dinaikkan tapi Hentikan Bangun Infrastruktur

Kebijakan Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar, hingga Pertamax merupakan kebijakan yang tidak bijak. Sebab, kebijakan harga BBM akan diikuti dengan harga-harga kebutuhan pokok membumbung tinggi.

Demikian disampaikan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Sabtu (3/9).

“Sudah dapat dipastikan kenaikan harga BBM akan diikuti oleh kenaikan biaya transportasi dan harga bahan-bahan pokok. Jika ini terjadi maka rakyat akan semakin sengsara, dan sulit untuk bangkit pascapandemi,” kata Din Syamsuddin.

Padahal, kata mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) ini, bangkit pascapandemi sering didengung-dengungkan oleh pemerintah dalam tema besar G-20, Recover Together, Recover Stronger atau bangkit bersama, bangkit lebih kuat.

“Ketakbijakan baru ini menunjukkan secara nyata bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah rezim yang tidak pro rakyat, tidak peduli terhadap rakyat, dan abai terhadap amanat penderitaan rakyat,” sesalnya.

Menurut Din Syamsuddin, pemerintah seharusnya peka terhadap keadaan rakyat yang apabila tidak bereaksi atau diam justru dianggap setuju atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Padahal, lanjutnya, sebagian besar rakyat diam karena sudah apatis dan kehilangan harapan, apalagi jika bangkit melawan dengan demonstrasi akan dihadapi secara represif, dengan kekerasan oleh aparat keamanan sehingga menimbulkan korban luka-luka bahkan mati.

“Sebenarnya kalau Pemerintah bersimpati dan peduli terhadap rakyat, Pemerintah dapat menempuh cara-cara cerdas, seperti dengan menghentikan pembangunan infrastruktur yang memakan biaya tinggi tapi akhirnya banyak yang terbengkalai,” tandasnya.

Berikut ini daftar BBM yang naik:

1. Pertalite dari dari Rp 7.650 per liter menjadi 10 ribu per liter

2. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter

3. Pertamax non subsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.