Aktivis HAM Natalius Pigai/Repro
Dugaan empat warga sipil di Mimika, Papua yang menjadi korban pembunuhan disertai mutilasi dan perampokan itu terlibat jual beli senjata dinilai belum cukup bukti.
“Soal transaksi jual beli senjata ini sampai sekarang belum ditemukan bukti,†tegas aktivis HAM Natalius Pigai diskusi di kanal YouTube Hersubeno Point dikutip Sabtu (3/9).
Pasalnya, kata Pigai yang sudah mengecek langsung ke Papua, empat korban itu merupakan warga sipil yakni kepala desa, karyawan honorer Pemda, mahasiswa dan seorang anak remaja.
“Dengan demikian apakah seorang kepala desa berkompeten melakukan jual beli senjata? Apakah seseorang calon pegawai honorer jual beli senjata? Apakah anak yang baru tamat SD jual beli senjata? Apakah anak yang kuliah yang tidak ada biaya pulang cari uang (lalu) jual beli senjata?†cetusnya.
“Itu kan harus dibuktikan secara benar jangan sampai itu jadi alibi menjustifikasi untuk membantu meloloskan hukuman terhadap para penjahat atau pelaku kejahatan mutilasi tersebut,†imbuh Pigai menegaskan.
Namun begitu, aktivis asal Papua ini menuturkan jika kasus mutilasi tersebut diduga ada perampokan masih memungkinkan. Sebab, ada fakta bahwa kepala desa yang tewas itu memiliki uang kurang lebih Rp500 juta di rekening bank. Namun, dugaan perampokan pun harus tetap dibuktikan secara hukum.
“Bahwa ada fakta ada kurang lebih uang 500 juta di ATM-nya kepala desa, iya. Kemudian pertanyaannya apakah pembunuhan ini dilakukan untuk mengambil uang yang dimiliki oleh kepala desa, dia punya ada uang di ATM lantas mereka hilangkan keempat nyawa untuk kepentingan uang tersebut? Saya nggak tahu. Itu harus dibuktikan,†pungkasnya.
Dalam kasus ini, sebanyak 6 anggota TNI AD telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan disertai mutilasi dan perampokan yang melibatkan anggota TNI Angkatan Darat (AD) di Mimika, Papua.
Enam oknum prajurit TNI AD itu terdiri atas satu orang berpangkat mayor, satu orang berpangkat kapten, satu orang praka, dan tiga orang berpangkat pratu. Semuanya dari kesatuan Brigif 20/IJK/3 Kostrad.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, mengatakan sampai saat ini anggota TNI AD yang diduga terlibat dalam pembunuhan disertai mutilasi serta perampokan bertambah menjadi 8 orang. Kedua oknum lain dari TNI AD itu diduga ikut menerima uang rampasan Rp 250 juta milik para korban.
"Dari hasil pendalaman yang dilakukan, ada dua orang lagi yang kami periksa. Keduanya ikut menikmati uang hasil tindak pidana itu," kata Andika di Mimika, Rabu malam (31/8).
