Berita

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin/RMOL

Publika

Penaikan Harga BBM Pertanda Rezim Tidak Pro Rakyat

OLEH: DIN SYAMSUDDIN*
SABTU, 03 SEPTEMBER 2022 | 16:12 WIB

KEBIJAKAN Pemerintah menaikkan harga BBM (Pertalite, Solar, hingga Pertamax) merupakan kebijakan yang tidak bijak, bahkan dapat dikatakan kebijakan yang membajak hak rakyat.

Sudah dapat dipastikan kenaikan harga BBM akan diikuti oleh kenaikan biaya transportasi dan harga bahan-bahan pokok.

Jika ini terjadi, maka rakyat akan semakin sengsara, dan sulit untuk bangkit pasca pandemi sebagaiman yang sering didengung-dengungkan dalam rangka G-20 (Recover Together, Recover Stronger atau Bangkit bersama, bangkit lebih kuat).


Ketakbijakan baru ini menunjukkan secara nyata bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah rezim yang tidak pro rakyat, tidak peduli terhadap rakyat, dan abai terhadap amanat penderitaan rakyat.

Janganlah kalau rakyat tidak bereaksi atau diam itu berarti setuju. Sebagian besar rakyat diam karena sudah apatis dan kehilangan harapan, apalagi jika bangkit melawan dengan demonstrasi akan dihadapi secara represif/dengan kekerasan oleh aparat keamanan  sehingga menimbulkan korban luka-luka bahkan mati.

Sebenarnya kalau pemerintah bersimpati dan peduli terhadap rakyat, pemerintah dapat menempuh cara-cara cerdas, seperti dengan menghentikan pembangunan infrastruktur yang memakan biaya tinggi tapi akhirnya banyak yang terbengkalai.

Bahkan kalau Presiden arif-bijaksana, dia dapat menahan ambisi utopisnya untuk membangun Ibukota Baru yang memerlukan dana besar. Juga, krisis yang dihadapi bangsa dan negara terakhir ini harus dapat diatasi dengan membasmi korupsi secara serius.

Betapa banyak uang negara/uang rakyat yang dirampas oleh para penjahat, termasuk pejabat yang banyak disebut memanfaatkan jabatannya untuk menjarah aset negara, untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Itu semua adalah bentuk kezaliman yang nyata.

Sehubungan dengan itu, mengimbau kepada rakyat untuk bersabar. Bagi rakyat seperti mahasiswa dan buruh, yang saya dengar akan berunjuk rasa, tentu itu adalah hak sebagai warga negara, dan penyambung aspirasi rakyat, yang seyogianya didengar dan diperhatikan oleh pemerintah dan para wakil rakyat.

Bagi mereka yang pesimis aspirasi rakyat akan didengar dan diperhatikan oleh mereka yang berwajib dan berwenang, tersisa cara ampuh: Berdoalah ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Mendengar.

Doa kaum yang dizalimi tak berjarak dengan Allah SWT. Doakan kebenaran akan tiba dan kebatilan akan sirna; Doakan keadilan akan datang dan kezaliman akan tumbang.

*Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah; Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya