Upaya China untuk mengurangi penyebaran paham Buddhisme pada masyarakat di Tibet, telah beralih menjadi tindak penganiayaan yang merenggut hak asasi dan menciptakan penderitaan bagi setiap warganya.
Seperti dimuat ANI News pada Selasa (30/8), upaya keras China terhadap entitas Tibet terus berlangsung hingga kini dengan menerapkan hukuman, pembunuhan, intimidasi, dan pelecehan bagi individu yang menentang Beijing.
Menurut
Radio Free Asia, China telah memerintahkan para pemimpin dari dua kabupaten di Provinsi Sichuan untuk mencegah orang Tibet setempat menghormati kepala biara mereka, yang disebut dengan Kirti Rinpoche.
Bahkan mereka juga dilarang mengungkapkan pendapat di media online yang menunjukan begitu tingginya tindak represi dan pengekangan ekspresi warga Tibet di wilayahnya.
Tibet Rights Collective (TRC) menyebut, upaya Sinikisasi Tibet atau peyatuan budaya dengan China melaui agama dan identitasnya lama kelamaan menjadi ancaman yang buruk bagi warganya.
"China mengakui bahwa Buddhisme adalah landasan identitas Tibet dan oleh karena itu, mereka melakukan upaya habis-habisan untuk mengurangi pentingnya ajaran tersebut," kata TRC dalam laporannya.
Pihak komunis China telah mengklaim pembebasan Tibet secara damai. Namun, TRC melaporkan Tibet masih ada dalam kontrol dan genggaman China yang membuat pelanggaran HAM berat masih berlangsung di sana.
"Penindasan agama di Tibet telah meningkat selama beberapa dekade dan serangan terus-menerus China terhadap orang Tibet adalah bagian dari proses Sinikisasi di wilayah Himalaya oleh Beijing," jelas TRC.
Pada Juli lalu, Asosiasi Buddhis China menerbitkan pemberitahuan yang menyerukan upaya pemboikotan kepada biksu Buddha Tibet karena telah melakukan pelanggaran yang mengancam keamanan warga.
"Dalam beberapa tahun terakhir, misi ilegal biksu Buddha Tibet ke daratan menjadi semakin serius, yang berdampak pada penyebaran Buddhisme Mahayana, kebenaran Buddhisme dan Buddhisme Chan, hingga mempengaruhi keamanan pengikut, properti, keluarga, dan keharmonisan sosial," kata pemberitahuan tersebut.
Pemberitahuan itu mengklaim beberapa orang mencoba untuk berpura-pura sebagai Buddha hidup untuk memikat orang demi uang dan seks dengan memberikan inisiasi palsu berdalihkan Dharma.
Sejak China menduduki Tibet pada 1950-an, kebrutalan pemerintah Komunis China terhadap rakyat Tibet telah dimulai. Kurangnya HAM juga merupakan masalah yang kerap diangkat di forum internasional, namun sayangnya, itu tidak pernah dianggap sebagai kasus yang layak untuk ditangani secara serius oleh organisasi seperti PBB.
