Berita

Anggota Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir/Net

Politik

Soal Rencana Kenaikan BBM Subsidi, Legislator PAN: Pemerintah Harusnya Ringankan Beban Rakyat

JUMAT, 02 SEPTEMBER 2022 | 10:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana pemerintah akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dikritisi sejumlah kalangan. Pasalnya, akan ada efek domino yang dirasakan masyarakat ketika harga BBM jadi naik.

Anggota Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir mengatakan, kenaikan BBM bersubsidi sangat menyengsarakan rakyat. Tak hanya itu, kenaikan ini juga diyakininya bisa memukul para pelaku usaha kecil menengah (UMKM).

Hafisz menyayangkan bila memang benar pemerintah jadi menaikkan BBM bersubsidi pada September tahun ini. Sabab, rakyat kecil baru saja beranjak memulihkan ekonominya lantaran selama dua tahun terakhir dihantam
pandemi Covid-19.

pandemi Covid-19.

“Harusnya meringankan beban rakyat. Caranya mengendalikan harga BBM untuk rakyat. Dengan kata lain, memberikan tambahan subsidi BBM untuk rakyat miskin sebesar Rp 11,2 trilun,” kata legislator PAN ini melalui keterangannya, Jumat (2/9).

Hafisz juga meminta pemerintah berani melakukan terobosan menekan inflasi. Setidaknya harga pangan bisa terkontrol dan tidak melambung tinggi.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini menambahkan, pemerintah mestinya fokus pada pembenahan sektor pangan. Ini dipandang lebih konkret ketimbang menaikkan harga BBM.

“Fokus kepada ketahanan pangan karena dunia akan mengarah ke sana pasti. Jangan belok-belok bicara pensiunan menjadi beban negara, itu menyakitkan orang tua kita semua,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya