Kamp penahanan minoritas Uighur di Xinjiang/Net
Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Michelle Bachelet akhirnya merilis laporan pelanggaran HAM oleh China terhadap minoritas Musim Uighur di Provinsi Xinjiang.
Laporan itu dirilis hanya 11 menit sebelum masa jabatan Bachelet berakhir pada Rabu (31/8) tengah malam waktu Jenewa. Publikasi awalnya terhambat oleh keberatan dari China yang meminta nama dan gambar tertentu untuk disamarkan.
Laporan setebal 45 halaman itu dirilis oleh Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR), dengan menyimpulkan tindakan China terhadap Uighur merupakan kejahatan kemanusiaan.
"Tingkat penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap anggota Uighur dan kelompok mayoritas Muslim lainnya, sesuai dengan hukum dan kebijakan, dalam konteks pembatasan dan perampasan hak-hak dasar yang dinikmati secara individu dan kolektif, dapat merupakan kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan," bunyi laporan yang dikutip
The Guardian itu.
Pemerintah China berusaha sampai saat terakhir untuk menghentikan publikasi laporan tersebut.
Di dalam laporan tersebut, OHCHR melakukan wawancara dengan beberapa perempuan yang mengaku telah dipaksa melakukan aborsi atau memasang IUD, setelah memiliki jumlah anak yang diizinkan.
Dalam laporan tersebut, Bachelet mencatat bahwa tingkat sterilisasi rata-rata per 100 ribu penduduk di China secara keseluruhan hanya di atas 32. Sementara di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang adalah 243.
“Pelanggaran hak asasi manusia yang serius telah dilakukan di (Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang) dalam konteks penerapan strategi kontra-terorisme dan kontra-‘ekstremisme’ pemerintah,†kata laporan itu.
Dalam tanggapan resminya, Beijing mengatakan laporan itu berdasarkan disinformasi dan kebohongan yang dibuat oleh pasukan anti-China dan dengan sengaja mencoreng dan memfitnah China, serta mencampuri urusan dalam negeri negara.
Tanggapan China disertai dengan laporan tandingan setebal 121 halaman, yang menekankan ancaman terorisme yang membuat pemerintah menerapkan program “deradikalisasi†di Xinjiang.
