Berita

Keluarga korban penghilangan paksa di Meksiko/Net

Dunia

Warga Meksiko Desak Pemerintah Tindak Tegas Kejahatan Penghilangan Paksa

RABU, 31 AGUSTUS 2022 | 14:50 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Memperingati Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa, keluarga dan kelompok HAM di Meksiko menyerukan tindakan tegas untuk memerangi penculikan dan mendorongn agar lebih banyak pelaku dibawa ke pengadilan.

Aktivis HAM menilai masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk memberantas tindak kejahatan tersebut. Sebab data resmi mencatat penemuan 52 ribu mayat tak dikenal dan 105 ribu orang telah dilaporkan menghilang sejak Mei lalu.

Seperti dikutip dari Reuters pada Rabu (31/8), kerabat korban maupun aktivis mengeluhkan kurangnya keadilan dan investigasi yang efektif pada kasus penculikan melalui sebuah panel di Mexico City.


"Kami hampir tidak melihat hasil apa pun. Jumlah orang hilang dan mayat tak dikenal bertambah dari hari ke hari," kata pendiri kelompok orang hilang FUNDENL, Leticia Hidalgo yang juga kehilangan putranya sejak 2011.

Saking frustrasinya, kerabat korban demonstrasi yang lain juga hadir untuk meneriakkan bahwa mereka tak lagi meminta Presiden Andres Manuel Lopez Obrador untuk mendengar pendapat mereka soal penghilangan paksa.

Dalam sebuah video, Kepala HAM PBB, Michelle Bachelet mengatakan impunitas yang mengakar dan model keamanan yang cacat semuanya harus diteliti.

Bahkan pejabat tinggi HAM Meksiko, Alejandro Encinas, mengakui tindakan pemerintah yang selama ini dilakukan nyatanya tidak berhasil.

"Keadilan sangat sulit didapatkan bagi keluarga korban. Sebab, kami mencatat hanya ada 36 hukuman terkait dengan penghilangan paksa di negara tersebut," jelasnya.

Menurut Alejandro, kemajuan yang paling signifikan terlihat pada salah satu kasus penculikan paksa paling terkenal di Meksiko dengan ditangkap dan didakwanya seorang jaksa agung pada awal Agustus ini.

"Mantan jaksa agung dihukum atas penghilangan 43 guru pada tahun 2014 yang diduga tewas, dan kini pemerintah menganggap kasus itu sebagai kejahatan negara," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya