Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan/Net
Pengalihan subsidi BBM dinilai sebagai wujud keberpihakan negara kepada rakyat.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan mengatakan, pengalihan juga sebagai langkah untuk mengoreksi kebijakan lama yang kurang tepat.
"Penyesuaian harga atau pengalihan subsidi BBM untuk perlindungan dan jaminan kesejahteraan rumah tangga masyarakat kelas bawah," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/8).
Dari analisis intelijen ekonomi, kata dia, situasi global akan memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara. Oleh karenanya, pemerintah mengantisipasi hal tersebut melalui desain APBN yang melindungi kelompok rentan secara lebih efektif.
Selain itu, kebijakan pengalihan subsidi BBM juga menjadi momentum mengakselerasi transisi energi yang berkelanjutan, efesiensi di kementerian/lembaga, pemda, BUMN, dan BUMD.
"Serta pembenahan data rujukan untuk cegah meluasnya kemiskinan ekstrem melalui bansos yang tepat sasaran," demikian Budi Gunawan.
Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kebijakan pengalihan subsidi BBM ke bantuan sosial (bansos) dengan jumlah sebesar Rp 24,17 triliun.
Dari jumlah tersebut, akan disalurkan sebesar Rp 150 ribu yang dibayarkan empat kali kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian anggaran Rp 9,6 triliun disalurkan kepada 16 juta pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan dengan masing-masing bansos Rp 600 ribu.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan menggunakan anggaran 2% dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dalam bentuk subsidi transportasi.
"Dana Rp 2,17 triliun ini disalurkan untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, sampai nelayan," tandas Presiden Jokowi.
