Di Forum Internasional, Firli Bahuri Bagikan Kesuksesan KPK Sikat Korupsi di Indonesia

Capaian apik Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi dan praktik pencucian uang dibagikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri dalam Konferensi Antikorupsi untuk Profesi Penegak Hukum di Asia Tenggara atau Regional Anti-Corruption Conference For Law Enforcement Professioanals in Southeast Asia  di Bangkok, Thailand.

Firli mengungkapkan, setidaknya ada tiga poin pengalaman yang dibagikan dalam acara yang digelar Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan atau United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) di Bangkok, Thailand, selama 29 sampai 31 Agustus 2022.

Pertama, Indonesia berhasil melakukan pemulihan aset dari praktik pencucian uang berkat kerja sama dan koordinasi KPK dan FBI serta departemen hukum AS. Pada Januari tahun ini, sebanyak 5,9 juta dolar AS berhasil dikembalikan ke Indonesia.   

"Aset ini hasil kejahatan kasus korupsi di Indonesia yang dicuci di AS. Keberhasilan ini atas kerja sama bertukar data dan informasi, serta investigasi paralel antarbadan hukum," kata Firli Bahuri.

Belajar dari pengalaman ini, Firli Bahuri menegaskan bahwa kerja sama dan sinergi sangat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi sebuah negara.

Poin kedua yang disampaikan Firli sebagai pengalaman KPK dalam memberantas korupsi adalah kerja efektif dan efisien.

Dikatakan Firli, kecenderungan praktik korupsi berkembang seiring waktu dan perkembangan teknologi. Berkenaan dengan ini, adaptasi menjadi hal yang wajib dilakukan lembaga hukum seperti KPK.

KPK sendiri mengeluarkan peta jalan pemberantasan korupsi dari tahun 2022 sampai 2045. Tahun 2045, diproyeksikan korupsi di swasta menyumbang 77 persen terhadap PDB nasional.

KPK juga mengimplementasikan roadmap "trisula”, yakni pendidikan antikorupsi, pencegahan, dan penindakan.
 
Terakhir, adalah pentingnya kerja sama internasional dan dukungan daerah. Untuk melaksanakan roadmap trisula tersebut, KPK membutuhkan dukungan dan kerja sama negara, daerah, serta organisasi regional dan internasional.
 
"Kerja sama harus meliputi lebih banyak investigasi, berbagi data dan informasi, bantuan teknologi, serta memperkuat kerja sama dalam pemulihan aset," tandasnya.