Demi kebaikan ekonomi nasional, penghapusan BBM subsidi perlu dilakukan secara bertahap.
Menurut ekonom Faisal Basri, adanya subsidi BBM selama ini telah membuat masyarakat menjadi ketergantungan.
"Untuk melepaskan diri dari ketergantungan tersebut memang sulit, namun bukan mustahil. Secara bertahap subsidi BBM harus dihilangkan demi kebaikan perekonomian nasional dan kesejahteraan bangsa," kata Faisal Basri dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/8).
Pada dasarnya, kata Faisal, tujuan kebijakan subsidi BBM untuk mengurangi beban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya, hingga saat ini belum efektif.
"Subsidi energi, termasuk bahan bakar minyak, menimbulkan biaya ekonomi, fiskal, sosial dan lingkungan yang signifikan dan bertentangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," sambungnya..
Ia lantas memberi masukan dan saran berkaitan upaya penghapusan kebijakan subsidi, alokasi anggaran subsidi BBM, mendorong produksi minyak bumi, dan peningkatan ketahanan energi.
Kebijakan yang sudah dilakukan di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo sebenarnya menjadi awal yang sangat baik, karena perlu dilaksanakan konsisten. Berikut ini adalah saran dan masukan
Salah satunya dengan mengembalikan aturan penetapan harga BBM sesuai dengan formula sebagaimana di atur oleh Perpres 191/2014. Harga biodiesel ditentukan oleh pasar yang efisien.
Adapun kekhawatiran harga BBM berfluktuasi sehingga menyumbang pada inflasi bisa dikurangi dengan dana tabungan (semacam dana stabilisasi),
on/off PPN atau pungutan khusus, harga jual eceran BBM ditetapkan berdasarkan formula perhitungan harga patokan yang, sederhana dan mencerminkan keadaan sebenarnya (koefisien berdasarkan data
up to date).
"Kemudian memperkecil peluang manipulasi dan pemburuan rente.
Jika subsidi, karena terpaksa masih harus diberikan, subsidi BBM seyogianya dapat mendorong rakyat melakukan perubahan pola konsumsi BBM dan restrukturisasi industri perminyakan," tandasnya.
