Pengajar perempuan di Hongaria/Net
Banyaknya jumlah pengajar perempuan di Hongaria menimbulkan kekhawatiran akan risiko pendidikan yang terlalu feminin pada anak laki-laki di sekolah.
Sebuah studi dari Kantor Audit Negara (NAO) Hongaria yang diterbitkan bulan lalu oleh kantor Nepszava menyebut fenomena ini sebagai "pendidikan merah muda" yang dapat menimbulkan tantangan ekonomi, sosial, demografis hingga berdampak pada perkembangan mental anak laki-laki.
"Jika pendidikan mendukung sifat-sifat feminin seperti kematangan emosional dan sosial, maka representasi perempuan akan berlebihan di sekolah dan kesetaraan gender akan melemah secara signifikan," jelas laporan tersebut.
Sementara itu, NAO menjelaskan bahwa pria yang lebih cenderung berani mengambil risiko dan tertarik pada wirausaha tidak akan dapat sepenuhnya mengembangkan potensinya.
"Dengan jumlah pengajar perempuan yang mencapai 82 persen, risiko pendidikan merah muda menjadi sangat besar dan akan berdampak pada mental dan perilaku siswa serta menghambat kreativitas dan inovasi mereka dalam pengembangan ekonomi secara optimal," terang NAO.
Kantor audit juga mengatakan bahwa pendidikan merah muda dapat menyebabkan masalah demografis. Sebab wanita berpendidikan tidak akan dapat menemukan pasangan yang berpendidikan sama, sehingga turut menurunkan angka kelahiran negara.
Untuk mengurangi risiko tersebut, Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán telah mempromosikan revolusi konservatif sejak kembali berkuasa pada tahun 2010, dan telah berjanji untuk mendorong tingkat kelahiran sambil merendahkan imigrasi serta melarang konten LGBTQ untuk anak-anak.
Namun, penelitian tersebut juga telah dibantah oleh anggota parlemen oposisi liberal Endre Toth, yang mengatakan di Facebook bahwa pembicaraan tentang kualitas maskulin dan feminin adalah omong kosong ilmiah.
"Sudah waktunya untuk melepas kacamata abad terakhir," tegasnya.
Meski begitu, peran perempuan Hongaria di ranah politik cukup terlihat, walaupun jumlahnya tidak banyak. Negara ini berada di dua peringkat terbawah Uni Eropa dalam jumlah anggota parlemen perempuan sebanyak 12,6 persen di atas Malta.
Padahal tahun ini, Hongaria baru saja mengambil sumpah presiden perempuan, Katalin Novak dan menteri kehakiman Judit Varga yang menandai diakuinya peran penting perempuan di pemerintahan.
