Tokoh nasional Rizal Ramli/Net
Kasus kejahatan Ferdy Sambo terhadap ajudannya, Brigadir Yoshua Hutabarat alias Brigadir J, membuka tabir-tabir yang ada di institusi Polri.
Bagi tokoh nasional Rizal Ramli, sudah selama kurang lebih dua bulan rakyat memelototi kasus kejahatan Sambo yang ternyata bukan hanya terkait pembunuhan Brigadir J, tapi merembet ke pengumpulan dana politik melalui sektor-sekor kejahatan seperti judi.
"Saya sebut gejala ini sebagai Samboisme. Kenapa? Karena pembunuhannya ini ada beberapa dimensi dari Samboisme ini," ujar Rizal Ramli dalam diskusi virtual Total Politik bertajuk "Kasus Sambo di Jalan Politik" pada Jumat (26/8).
Sosok yang kerap disapa RR ini mengibaratkan Samboisme pada dasarnya memiliki pola operasi seperti Polisi rahasia di Iran. Kelompok itu bernama Safak yang bergerak pada masa sebelum Revolusi Iran oleh Khomeini.
"Safakisme di Iran, Samboisme di Indonesia. Tujuannya apa? Untuk memonitor oposisi, membunuh, menyiksa, mengadu domba dan sebagainya. Waktu itu yang diincer Islam-Islam yang di bawah Khomeini," paparnya.
Sepengetahuan Rizal Ramli, Safakisme mencari pendanaan dari hal-hal yang tidak benar alias kejahatan.
"Itu baru bisa dihancurkan oleh apa yang disebut dengan revolusi mahasiswa, barulah akhirnya terbuka," sambungnya.
Pun dalam kasus Sambo, mantan Manko Ekuin era Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid ini mengungkapkan tentang kaitannya dengan sumber dana kepolisian pintunya ada di Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Merah Putih Polri.
"Di luar soal yang ramai ini, selingkuhnya, macam-macam, ini ada transkasi hitam Satgassus. Ini yang perlu diaudit. Uangnya dari mana? Dari judi, narkoba,
money laundering?" tuturnya.
Dari situ, RR yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Bulog ini menganggap keputusan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo membubarkan Satgassus tidak cukup.
"Tetapi harus dibuka polanya, dipelajari aliran dananya, dan dipertanggungjawabkan. Kalau tidak ini betul-betul kegiatan mafia di dalam polisi," tuturnya.
Lebih dari itu, RR memperkirakan dana-dana yang diperoleh Polri tersebut dipergunakan untuk menyokong penguasa yang sedang memerintah. Selain itu, menjadi sumber modal penguasa untuk suksesi demokrasi lima tahunan atau Pemilu.
"Musuh demokrasi itu bukan radikal-radikul. Musuh demokrasi yang bahaya itu Samboisme. Inilah pemberangus dari Demokrasi," demikian RR.
