Berita

Achmad Nur Hidayat/RMOL

Publika

Sri Mulyani Sebut Dana Pensiun Beban Menyakiti Mereka yang Sudah Berkorban bagi Negara

JUMAT, 26 AGUSTUS 2022 | 20:05 WIB | OLEH: ACHMAD NUR HIDAYAT

MENTERI Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui, anggaran belanja pensiun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Terlebih dana pensiunan hingga saat ini mencapai Rp 2.800 triliun terdiri dari pemerintah pusat sebesar Rp 900 triliun dan pemerintah daerah sebesar Rp 1.900 triliun.

"Seperti diketahui belanja pensiun di dalam APBN itu pemerintah itu tidak hanya pensiun ASN TNI POLRI bahkan ASN, daerah pun kita juga membayarkan pensiun penuh karena kita masih menggunakan prinsip defind benefit, artinya setiap yang sudah pensiun mendapatkan benefit atau manfaat yang sudah di defind," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen DPR/MPR, Jakarta, Rabu (24/8).


Sri Mulyani menjelaskan, dana pensiun untuk ASN, TNI dan Polri selama ini diserahkan setiap bulan ke rekening masing-masing. Untuk ASN sendiri dana pensiun selama ini dikelola oleh PT Taspen (Persero).

Adapun skema penghitungan pensiunan PNS masih pay as you go, yakni hasil iuran 4,75 persen dari gaji PNS yang dikumpulkan di PT Taspen dan ditambah dana dari APBN.

Apa yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dana pensiun ASN Pusat Daerah dan TNI dan Polri sebagai beban negara sangat menyakiti orang orang yang telah banyak berkorban bagi bangsa dan negara sebagai baik sebagai ASN,TNI dan Polri.

Pernyataan itu tentunya sangat tidak layak disampaikan oleh seorang Menteri Keuangan di hadapan Parlemen.

Apa yang mereka terima saat ini berupa dana  pensiun adalah tabungan yang mereka setor ke negara dan di kelola oleh negara yang dikembalikan kepada mereka ketika mereka sudah tidak aktif atau pensiun.

Jadi yang mereka terima saat ini adalah sebetulnya uang mereka sendiri yang ditabung dan dikelola Negara ketika mereka masih aktif berdinas.

Cara berfikir Ibu Sri Mulyani ini kacau dan aneh dengan mengatakan dana pensiun adalah beban.

Karena dana tersebut sebetulnya adalah tabungan mereka ketika masih aktif yang di setorkan ke negara  dan dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada mereka ketika sudah pensiun adalah pandangan yang benar.

Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan harusnya bijak dalam memandang masalah dana pensiun ini. Masih banyak pos pos belanja negara yang bisa di efisienkan termasuk proyek proyek yang cenderung menghambur hamburkan keuangan negara yang menggunakan dana APBN yang bisa di stop daripada harus mempermasalah kan dana pensiun bagi ASN, TNI dan Polri.

Jangan sampai ketidak mampuan Menteri Keuangan dalam mengatur Keuangan Negara ditimpakan kesalahannya pada pensiunan ASN, TNI dan Polri yang sebetulnya mereka menerima hak mereka sendiri.

Jangan sampai kita menjadi Bangsa yang mudah melupakan jasa orang orang yang sudah berkorban bagi Negara di masa yang lalu dan kemudian sekarang kita menyebutnya sebagai beban negara.

*Penulis adalah Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute dan Kepala Studi Ekonomi Politik LKEB UPN Veteran Jakarta

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya