Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Net
Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat (J) dengan tersangka mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, seharusnya menjadi momentum Kapolri untuk melakukan pembersihan di institusi Polri.
Demikian disampaikan Pengamat intelijen, pertahanan dan kemanan, Ngasiman Djoyonegoro kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/8).
Menurut Simon, apa yang telah dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah tepat dan efektif. Mulai dari pembentukan Tim Khusus, pengembangan penyidikan yang profesional, dan penonaktifan sejumlah Anggota Polri.
Simon juga menganalisa bahwa keberhasilan Kapolri juga diapresiasi oleh kalanga Komisi III DPR RI. Dalam kesimpulan RDP bersama Kapolri misalnya, Komisi III mendukung penyelesaian kasus Birgadir J secara proporsional, transparan dan akuntabel.
"Komisi III juga meminta kepada Polri untuk melanjutkan reformasi kultural dan struktural di internal Polri,†kata Simon.
Simon menyarankan, jangan sampai membiarkan kasus ini berlarut-larut. Dampaknya, Kapolri bisa kehilangan momentum strategis ini. Terlebih saat ini muncul stigma negatif terhadap Polri di tengah-tengah masyarakat.
Bagi Simon, setidaknya ada dua alasan mengapa Kapolri harus menyegerakan bersih-bersih Polri. Pertama, sejak awal kasus ini penuh kejanggalan.
Ia mencontohkan, idak ada barang bukti yang ditunjukkan oleh Polri pada saat konferensi pers, tidak ada olah TKP, munculnya istilah “visum sementara†yang tidak dikenal dalam penyidikan, ada larangan peti jenazah Brigadir J tidak boleh dibuka, dan larangan upacara kemiliteran.
Selain itu, juga muncul sebuah bagan secara online yang berjudul “Kerajaan Ferdi Sambo†di berbagai platform online sehingga pandangan publik mengarah pada stigma “mafia†di dalam institusi Kepolisian.
“Kapolri harus mampu menunjukkan kepada publik bahwa Kepolisian adalah institusi yang bersih dengan cara mengungkap dan menindak semua itu,†kata Simon.
Kedua, kata Simonm soliditas di internal Polri harus terus dijaga. Terlebih saat ini isu-isu liar bermunculan, seperti pergantian Kapolri dan revisi UU Narkoba.
“Isu-isu itu tidak ada kaitannya dengan penanganan kasus, malah cenderung memecah soliditas di internal Polri itu sendiri,†kata Simon.
Untuk tetap menjaga soliditas, Kapolri sebagai pimpinan kepolisian diharapkan untuk segera melakukan bersih-bersih dan mutasi besar-besaran.
Langkah itu ditambahkan Simon, dapat diawali dengan mengganti jabatan-jabatan strategis di Polri oleh orang-orang yang satu visi dengan Kapolri, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dengan demikian, Simon meyakini Kapolri akan dikelilingi oleh anggota Polri yang mendukung segala langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi “Polri Presisi.â€
Saat ditanya bagaimana langkah selanjutnya Kapolri, Simon menyampaikan status dari 50 lebih anggota yang diperiksa internal perlu diperjelas.
Dalam pandangan Simon, saat ini soliditas Polri haruslah diutamakan. Kapolri harus cepat karena sebentar lagi Pemilu 2024 membutuhkan perhatian yang besar.
Apalagi, banyak persoalan yang membutuhkan perhatian dalam negeri seperti pemulihan ekonomi, pengawalan proyek strategis nasional, termasuk perhelatan G20 yang cukup menyita perhatian.
“Bersih-bersih ini bersifat mendesak. Demi menjaga nama baik institusi Polri, juga menjaga stabilitas keamanan nasional agar roda perekonomian, iklim investasi, para pelaku UMKM bisa berjalan dengan baik, tanpa terganggu sedikit pun," tutup Simon.
