Berita

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Achmad Hafisz Thohir/Net

Politik

PAN, BBM, DPR, Pertamina

Tolak Rencana Kenaikan BBM, PAN: Ekonomi Rakyat Belum Pulih!

JUMAT, 26 AGUSTUS 2022 | 14:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rncana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar terus menuai penolakan.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Achmad Hafisz Thohir, menilai kenaikan BM belum perlu dilakukan. Sebab, kondisi ekonomi masyarakat belum pulih akibat pandemi Covid-19 dan bisa menyebabkan dampak yang lebih serius.

"Rakyat belum pulih secara ekonomi. Lalu kalau pemerintah menaikan BBM pasti ekonomi rakyat yang baru membaik tersebut akan jatuh lagi," kata Hafisz kepada wartawan, Jumat (26/8).


Hafish mengingatkan dampak serius apabila pemerintah menaikkan harga BBM. Menurutnya, sejumlah proyeksi ekonomi akan terdistorsi cukup dalam dan perdagangan akan terkontraksi.

"Kalau kontraksi maka target ekonomi akan tidak tercapai. Kalau target tidak tercapai maka penerimaan negara akan turun (tidak tercapai pula). Sehingga ini menjadikan kenaikan BBM menjadi sia-sia belaka. Upaya yang sia-sia," tegasnya.

Atas dasar itu, Politikus PAN ini menyebut bahwa opsi menaikan harga BBM bukanlah pilihan yang rasional. Justru, menaikkan harga BBM adalah pilihan yang cukup terjal dan mengandung risiko tinggi.

"Short cut ini bukan terobosan yang baik. Kalau salah ambil langkah (naikkan BBM) bisa goncang perekonomian kita," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya