Berita

Mantan jurubicara Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi/RMOL

Politik

Sri Mulyani Tuding Pensiunan PNS Bebani Negara, Adhie Massardi: APBN Harus Diautopsi Ulang!

JUMAT, 26 AGUSTUS 2022 | 11:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Klaim Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut anggaran pensiunan PNS membebani negara dikritik keras oleh publik. Apalagi, Sri Mulyani berencana mengubah skema anggaran bagi pensiunan.

Mantan Jurubicara Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adhie M Massardi mengatakan, seyogiyanya pemerintah tak langsung mengubah skema pensiunan, melainkan ditelusuri terlebih dahulu sebab utama dari yang membebani APBN.

"Autopsi ulang perlu dilakukan terhadap APBN dan anatomi uang (gaji) pensiunan," ujar Adhie kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/8).


Dengan melakukan pemeriksaan terhadap APBN, yang dibahasakan Adhie sebagai "autopsi ulang", maka bisa diketahui faktor penyebab beban APBN yang besar, apakah berasal dari uang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga TNI dan Polri.

Sebab menurutnya, jangan sampai beban yang ditaruh di pundak APBN justru berasal dari tata kelola fiskal yang tak kunjung membaik selama ini, misalnya terkait utang.

"Nanti akan terkuak siapa sebenarnya yang membebani itu (APBN). Apakah mereka yang rancang utang secara keji, atau para pensiunan yang salah menempatkan dana pensiun di institusi negara (Taspen)," demikian Adhie Massardi.

Terkait rencana Sri Mulyani mengubah skema pensiunan disampaikan dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu lalu (24/8).

Dalam kesempatan itu, dia mengatakan pensiunan ASN hingga TNI dan Polri memberikan beban sebesar Rp 2.800 triliun terhadap keuangan negara.

Uraian yang disampaikan Sri Mulyani adalah, karena skema pensiunan yang dipakai hingga saat ini pay as you go atau hasil iuran 4,75 persen dari gaji ASN yang dikumpulkan di PT Taspen dan ditambah dari APBN.

Sama halnya dengan pensiunan TNI dan Polri, yang menggunakan skema tersebut hanya dikelola oleh PT Asabri dan ditambah dari APBN.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya