Berita

Anggota Komisi VII DPR RI, dari Fraksi PKS, Mulyanto/Net

Politik

Tolak Kenaikan BBM, Fraksi PKS: Minyak Dunia Akhir-akhir Ini Turun Terus Kok

JUMAT, 26 AGUSTUS 2022 | 10:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi PKS bersikap tegas menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Alih-alih menaikkan harga BBM, pemerintah seharusnya membatasi dan meningkatkan pengawasan distribusi subsidi.

Menurut Anggota Komisi VII DPR RI, dari Fraksi PKS, Mulyanto, opsi tersebut cukup realistis untuk mengatasi dilema yang dihadapi pemerintah terkait pengadaan dan pendistribusian BBM bersubsidi.

"Pemerintah harus cepat mengambil keputusan agar tidak ada pihak tertentu yang berspekulasi terkait isu kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Semakin cepat keputusan tersebut diambil, maka semakin baik bagi semua pihak terkait," kata Mulyanto kepada wartawan, Jumat (26/8).


Ia menambahkan, apabila pembatasan BBM bersubsidi dilakukan untuk kendaraan selain roda dua dan kendaraan umum, serta kendaraan pegangkut sembako, maka hasil simulasi menunjukkan, pemerintah dapat mereduksi anggaran subsidi BBM sebesar 69 persen.  

Apalagi, diketahui harga minyak dunia akhir-akhir ini terus menurun dari 120 dolar Amerika per barel pada puncaknya di bulan Juni 2022, menjadi 90 dolar Amerika per barel pada bulan Agustus 2022.

“Untuk itu, tanpa adanya upaya pembatasan distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran, diperkirakan kuota BBM akan habis di bulan Oktober 2022,” tegasnya.

Sampai akhir tahun 2022 diperkirakan kebutuhan Pertalite mencapai 29 juta kilo liter, sedang kebutuhan solar mencapai 17,5 juta kilo liter.  

“Padahal kuota Pertalite dan Solar untuk tahun 2022 masing-masing sebesar 23 juta kilo liter dan 15 juta kilo liter,” pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya