Berita

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo/Ist

Politik

Pilpres di Depan Mata, Ganjar Harus Berani Ambil Sikap Hengkang dari PDIP

JUMAT, 26 AGUSTUS 2022 | 09:35 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kalkulasi matang perlu dilakukan Ganjar Pranowo jika ingin tetap bertarung dalam pemilihan presiden 2024. Sebab, politisi PDIP ini masih terganjal restu dari partai politiknya.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, Ganjar perlu menimbang-nimbang jika ingin maju di Pilpres 2024, apakah tetap bersama PDIP atau hengkang ke parpol lain.

Apalagi, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri baru-baru ini menegaskan tidak menoleransi kadernya yang bermanuver di luar arahan DPP.


"PDIP sebagai partai pemenang sudah barang tentu tidak akan memberi celah sedikit pun bagi kadernya untuk leluasa bermanuver untuk kepentingan pribadi di luar rekomendasi partai," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/8).

Untuk itu, kata Satyo, Gubernur Jawa Tengah itu harus segera mengambil putusan agar peluangnya tidak direbut oleh tokoh potensial lainnya. Mengingat, Ganjar mendapatkan hambatan dari PDIP untuk maju di Pilpres 2024.

"Kalkulasi Ganjar Pranowo mesti matang dan segera, sebab jika terlalu lama mengambil keputusan, peluang sebagai capres dapat direbut oleh capres potensial lain," kata Satyo.

Satyo pun membeberkan dugaan alasan PDIP hingga saat ini tidak memberikan restu kepada Ganjar untuk maju di Pilpres 2024. Menurut Satyo, PDIP mempunyai pertimbangan, yakni siapa pun capres dari PDIP nantinya harus bisa sekaligus sebagai pengendali PDIP.

"Hal inilah yang mesti dikalkulasi secara tepat. Jika salah menentukan capres bukan saja gagal di Pilpres, namun akan berdampak kepada keutuhan PDIP ke depan, sebab Megawati tidak akan selamanya menjadi Ketum," pungkas Satyo.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya