Berita

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dalam satu kesempatan/Net

Politik

Jika Direstui Kemendagri, Anies Bakal Cabut Pergub Era Ahok soal Penertiban Lahan

KAMIS, 25 AGUSTUS 2022 | 22:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Jelang purna tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali meresmikan hunian berkualitas dan terjangkau untuk warga ibukota. Teranyar, Anies meresmikan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur.

Kampung ini dibangun Anies secara khusus untuk warga eks Bukit Duri yang terkena dampak program normalisasi Sungai Ciliwung.

Sebelumnya warga eks Bukit Duri menjadi korban gusuran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada akhir 2016 silam.


Kepada warga, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, pembangunan di Jakarta ke depan tidak boleh ada unsur kekerasan dengan mengedepankan musyawarah dan komunikasi yang baik dengan warga.

"Ke depan kita pastikan bahwa semua rencana pembangunan yang dikerjakan harus bisa dikomunikasikan dan diberikan jalan keluar untuk rakyat agar bisa seperti ini," katanya saat memberikan sambutan.

Mantan Rektor Universitas Paramadina itu menegaskan akan mencabut Pergub 207/2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.

Adapun pencabutan pergub yang diterbitkan era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu sedang dalam proses di Kemendagri.

"Sudah dalam proses pencabutan, tinggal menunggu aja dari kementerian. Karena kita ada namanya proses harmonisasi dengan Kementerian Dalam Negeri," jelasnya.

Saat ini, Anies tengah menyiapkan pergub baru yang salah satu poinnya adalah peniadaan intimidasi dan kekerasan dalam proses pembangunan. Namun, usulan itu masih harus menunggu persetujuan dari Kemendagri sebelum diterbitkan.

"Kalau sekarang membuat pergub baru harus ada persetujuan harmonisasi dengan Kemendagri. Jadi pergub pencabutan sudah dibuat, sudah proses," beber Anies.

"Jadi kita sudah menyiapkan pergub pencabutannya, sedang proses harmonisasi dengan kementerian dalam negeri, nanti begitu selesai akan keluar nomornya diumumkan," tandasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Netanyahu Sebut Perang dengan Iran Belum Usai

Senin, 11 Mei 2026 | 08:20

OJK: Bank Bebas Tentukan Strategi Kredit, Program Pemerintah Hanya Potensi Bisnis

Senin, 11 Mei 2026 | 08:09

Harga Emas Langsung Tergelincir Usai Trump Tolak Tawaran Iran

Senin, 11 Mei 2026 | 07:50

Respons Iran soal Proposal AS Picu Kemarahan Trump

Senin, 11 Mei 2026 | 07:40

Sudah Saatnya Indonesia Berhenti dari Ketergantungan Energi Luar Negeri

Senin, 11 Mei 2026 | 07:27

Pasar Properti Indonesia Menyentuh Titik Jenuh

Senin, 11 Mei 2026 | 07:09

Optimalkan Minyak Jelantah

Senin, 11 Mei 2026 | 06:40

Geoffrey Till: Kekuatan Laut Bukan Sekadar soal Senjata

Senin, 11 Mei 2026 | 06:10

Delegasi Jepang Sambangi Fasilitas BLP Bahas Masa Depan Logistik

Senin, 11 Mei 2026 | 05:59

Ngobrol dengan Nelayan

Senin, 11 Mei 2026 | 05:40

Selengkapnya