Berita

Mendiang Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat (J)/Net

Politik

Survei: 76,6 Persen Masyarakat Setuju Pemakaman Brigadir J Dilakukan Secara Kedinasan

KAMIS, 25 AGUSTUS 2022 | 20:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keputusan Polri melakukan prosesi pemakaman jenazah Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat (J) secara kedinasan sempat memantik polemik. Meski demikian, tak sedikit kelompok masyarakat yang mendukung Brigadir J dimakamkan secara kedinasan.

Berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, diketahui jika mayoritas masyarakat mendukung langkah Kepolisian terkait prosesi pemakaman Brigadir J secara kedinasan.

Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dari mereka yang mengetahui kasus tewasnya Brigadir J, sebanyak 53,6 persen di antaranya pernah mendengar bahwa setelah dilakukan autopsi ulang, Kepolisian kemudian memakamkan jenazah Brigadir J secara kedinasan.


“Mayoritas masyarakat setuju dan mendukung tindakan Kepolisian,” kata Burhanuddin dalam keterangannya, Kamis (25/8).

Ditambahkan Burhanuddin, sebanyak 76,7 persen mendukung alasan Kepolisian yang memutuskan untuk memakamkan Brigadir J secara kedinasan.

Menurut dia, mayoritas masyarakat percaya jika prosesi pemakaman secara kedinasan dalam rangka menjunjung asas praduga tak bersalah. Apalagi ketika meninggal Brigadir J belum dinyatakan bersalah di mata hukum.

“Ini (setuju upacara kedinasan) karena ketika meninggal Brigadir J belum dinyatakan bersalah. Ini juga dalam rangka menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” demikian Burhanuddin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya