Temuan ASI, 70,4 Persen Masyarakat Puas atas Kerja Kapolri Tangani Kasus Ferdy Sambo

Usai dihantam badai kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo terhadap anak buahnya Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat (J), publik masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap Polri.

Hal ini menjadi temuan dari riset lembaga Arus Survei Indonesia. Datanya ada 70,4 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mengusut kasus Brigadir J. Secara detail, angka itu terdiri dari gabungan antara jawaban cukup puas 56,7 persen dan sangat puas 13,7 persen.

Direktur Eksekutif Arur Survei Indonesia (ASI) Ali Rif'an, menjelaskan bahwa masyarakat yang menyatakan tidak puas sebanyak 25,2 persen. Angka itu gabungan antara kurang puas 18,0 persen dan sangat tidak puas 7,2 persen).

"Lalu 4,4 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab,” demikian kata Ali Rif’an kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/8).

Selain itu, Ali Rif'an juga memotret bagaimana persepsi masyarakat atas sikap Kapolri yang akan menindak tegas pejabat-pejabat Polri yang terlibat judi online. Temuannya, sebanyak 71,2 persen  responden menilai sikap Kapolri sudah tegas.

"Angka itu itu gabungan cukup tegas 54,9 persen dan sangat tegas 16,3 persen,” tuturnya.

Sementara itu, tilang elektronik (29,4 persen) dinilai publik sebagai program unggulan Kapolri yang paling bagus, disusul perpanjangan SIM melalui aplikasi (28,8 persen), samsat digital nasional (27,8 persen), dan ujian tulis untuk SIM baru (5,5 persen).

Adapun 8,4 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab. Sedangkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) 31,9 persen, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 28,3 persen, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 14,0 persen  merupakan tiga besar layanan-layanan Kepolisian yang paling memuaskan.

Ali Rif'an mengungkapkan bahwa survei idiikuti sebanyak 1.200 responden dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kegiatan survei dilaksanakan pada 18 hingga 23 Agustus 2022 di 34 provinsi di Indonesia dengan cara telesurvei, yaitu responden diwawancara melalui kontak telepon menggunakan kuesioner.