Berita

Ferdy Sambo/Net

Politik

Survei: Rakyat Dukung Kapolri Hukum Mati Ferdy Sambo

KAMIS, 25 AGUSTUS 2022 | 17:01 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menemukan tingginya dukungan publik terkait penerapan hukuman maksimal dalam kasus tewasnya Brigadir J.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, usai melakukan wawancara dengan 1.229 responden melalui sambungan telepon, mayoritas di antaranya mendukung penerapan hukuman mati jika Irjen Ferdy Sambo yang diduga dalang pembunuhan Brigadir J.

“Ada 54,9 persen masyarakat yang mendukung penerapan hukuman mati jika Ferdy Sambo terbukti sebagai dalang pembunuhan Brigadir J,” kata Burhanuddin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/8).


Pada temuan lain, Burhanuddin melanjutkan, sebanyak 26,4 persen masyarakat juga mendukung penerapan hukuman penjara seumur hidup jika Ferdy Sambo terbukti bersalah dalam kasus tewasnya Brigadir J.

“Ada juga 3,4 persen masyarakat yang menginginkan penjara selama 20 tahun bagi Sambo jika terbukti menjadi dalang di balik tewasnya Brigadir J,” kata Burhanuddin.

Indikator juga menanyakan potensi Ferdy Sambo merekayasa kejadian tewasnya Brigadir J. Hasilnya, Burhanuddin menjelaskan, sebanyak 75,6 persen masyarakat meyakini jika Ferdy Sambo telah merekayasa peristiwa tewasnya Brigadir J.

“Mayoritas masyarakat percaya Ferdy Sambo telah merekayasa kejadian tewasnya Brigadir J akibat baku tembak dengan Bharada E,” kata Burhanuddin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya