Berita

Ferdy Sambo/Net

Politik

Survei: Rakyat Dukung Kapolri Hukum Mati Ferdy Sambo

KAMIS, 25 AGUSTUS 2022 | 17:01 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menemukan tingginya dukungan publik terkait penerapan hukuman maksimal dalam kasus tewasnya Brigadir J.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, usai melakukan wawancara dengan 1.229 responden melalui sambungan telepon, mayoritas di antaranya mendukung penerapan hukuman mati jika Irjen Ferdy Sambo yang diduga dalang pembunuhan Brigadir J.

“Ada 54,9 persen masyarakat yang mendukung penerapan hukuman mati jika Ferdy Sambo terbukti sebagai dalang pembunuhan Brigadir J,” kata Burhanuddin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/8).


Pada temuan lain, Burhanuddin melanjutkan, sebanyak 26,4 persen masyarakat juga mendukung penerapan hukuman penjara seumur hidup jika Ferdy Sambo terbukti bersalah dalam kasus tewasnya Brigadir J.

“Ada juga 3,4 persen masyarakat yang menginginkan penjara selama 20 tahun bagi Sambo jika terbukti menjadi dalang di balik tewasnya Brigadir J,” kata Burhanuddin.

Indikator juga menanyakan potensi Ferdy Sambo merekayasa kejadian tewasnya Brigadir J. Hasilnya, Burhanuddin menjelaskan, sebanyak 75,6 persen masyarakat meyakini jika Ferdy Sambo telah merekayasa peristiwa tewasnya Brigadir J.

“Mayoritas masyarakat percaya Ferdy Sambo telah merekayasa kejadian tewasnya Brigadir J akibat baku tembak dengan Bharada E,” kata Burhanuddin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya