Berita

Presiden Kolombia Gustavo Petro/Net

Dunia

Kolombia Tak akan Ekstradisi Pelaku Kejahatan yang Sepakat Bantu Pemerintah

KAMIS, 25 AGUSTUS 2022 | 12:23 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

  Pemerintah Kolombia melalukan upaya negosiasi damai dengan geng penjahat dan pengedar narkoba asal Amerika.

Pemerintah menawarkan pembatalan ekstradisi jika mereka setuju untuk membantu upaya memberantas kekerasan dan peredaran narkoba di negara itu.
"Pengedar narkoba yang mematuhi persyaratan pemerintah dan keluar dari perdagangan narkoba maka ia tidak akan diekstradisi untuk menghadapi tuntutan di luar negeri," kata Presiden Kolombia Gustavo Petro, pada Rabu (24/8) seperti dimuat Reuters.  

Pemerintah juga telah melayangkan tawaran lain berupa pengurangan hukuman kepada anggota geng kejahatan yang mau bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan informasi tentang perdagangan narkoba dan lokasi senjata.

Pemerintah juga telah melayangkan tawaran lain berupa pengurangan hukuman kepada anggota geng kejahatan yang mau bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan informasi tentang perdagangan narkoba dan lokasi senjata.

"Pengedar narkoba yang tidak bernegosiasi dengan negara akan diekstradisi. Tetapi jika sudah bernegosiasi dan melakukan pelanggaran kembali, maka pemerintah tak akan segan mengekstradisi mereka tanpa negosiasi apa pun ke Amerika Serikat," tegas  Petro.

Sebagai presiden yang baru saja dilantik bulan ini, Petro berupaya merealisasikan janjinya untuk membawa perdamaian menyeluruh ke Kolombia melalui upaya pembicaraan damai dengan berbagai kelompok bersenjata dan pengedar narkoba.

Saat ini, pemerintah sedang berkomunikasi dengan geng kejahatan Clan del Golfo dan pembangkang dari pemberontak FARC yang sekarang sudah didemobilisasi setelah sebelumnya menolak kesepakatan damai 2016.

Kebijakan Petro secara luas diinterpretasikan sebagai keraguan atas efektivitas ekstradisi sebagai instrumen hukum yang dianggap AS merupakan cara ampuh untuk memberantas kejahatan.

Meski begitu, delegasi AS dalam kunjungan ke Kolombia minggu ini mengatakan pemerintahan Biden memahami tanggung jawab bersama pada kejahatan dan peredaran narkoba serta kebutuhan untuk mengatasinya tanpa merugikan populasi Kolombia yang sudah rentan.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Teknik Klasik, Kaitkan Prabowo dengan Teror Aktivis

Kamis, 02 April 2026 | 14:02

Kepala BNPB hingga BMKG Turun Langsung ke Lokasi Gempa di Sulut dan Malut

Kamis, 02 April 2026 | 13:59

TEBE Siap Tebar Dividen Rp200,46 Miliar, Cek Jadwal Lengkapnya

Kamis, 02 April 2026 | 13:51

Penerapan WFH di DKI Bisa Jadi Contoh Penghematan BBM

Kamis, 02 April 2026 | 13:40

Awas Penunggang Gelap Gelar Operasi Senyap Jatuhkan Prabowo Lewat Kasus Aktivis KontraS

Kamis, 02 April 2026 | 13:33

Kemkomdigi Tunggu Itikad Baik Youtube dan Meta Patuhi PP Tunas

Kamis, 02 April 2026 | 13:20

Trump akan Tarik Pasukan, Tanda Amerika Kalah Perang Lawan Iran

Kamis, 02 April 2026 | 13:19

Demi AI, Oracle PHK 30.000 Karyawan Lewat Email

Kamis, 02 April 2026 | 13:19

ASN Diwanti-wanti WFH Bukan Libur Panjang

Kamis, 02 April 2026 | 13:15

Aksi Heroik Sugianto Bikin Prabowo Bangga, Diganjar Penghargaan Presiden Korsel

Kamis, 02 April 2026 | 13:09

Selengkapnya