Berita

Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani saat berada di Bandar Lampung, Rabu (24/8)/Ist

Politik

Puan "Ceramahi" Walikota Lampung Gegara Suaminya Dibesarkan PDIP tapi Pindah Nasdem

KAMIS, 25 AGUSTUS 2022 | 11:48 WIB | LAPORAN: TUTI NURKHOMARIYAH

Teguran keras disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani kepada Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana karena Herman HN pindah dan jadi Ketua DPW Partai Nasdem Lampung.

Puan Maharani menegaskan tidak ingin Lampung terpecah jelang pileg dan pilpres yang bisa menyebabkan kekalahan karena kurang solid.

"Yang ini pindah ke sana, suaminya pindah ke sini. Saya ini selalu ngikutin Lampung sudah 20 tahun,” kata Puan Maharani di depan rapat konsolidasi kader PDIP Lampung sebagaimana diberitakan Kantor Berita RMOLLampung, Kamis (25/8).


Pernyataan putri Megawati Soekarnoputri itu, dinilai sebagai peringatan untuk Eva Dwiana, di mana suaminya yang dulu merupakan Walikota Bandar Lampung sekaligus kader PDIP, Herman HN kini pindah dan jadi Ketua DPW Nasdem Lampung.

Herman HN menjabat Walikota Bandar Lampung dua periode setelah direkomendasi PDIP. Kali ini, Eva Dwiana yang menggantikan Herman HN, juga melalui "perahu" partai banteng ini.

Berpindahnya Herman HN secara otomatis bakal berpengaruh pada suara Pileg 2024 karena Herman HN sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Lampung.
   
Untuk itu, Puan memberikan target khusus dalam rangka Pemilu 2024 di Lampung. Salah satunya peningkatan kursi DPR RI di daerah pemilihan di Lampung.

Tentang pertemuan dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Puan Maharani mengatakan tidak tertutup kemungkinan terwujudnya koalisi antara PDIP dan Nasdem. Meski demikian, koalisi PDIP dan Nasdem masih sangat dinamis.

Ia mengaku koalisi jelang pemilu memang masih sangat dinamis. Di mana, meski beberapa parpol sudah mendeklarasikan koalisi, itu dinilainya masih bisa berubah.

"Saya juga akan bertemu partai lain dan ketum lain. Membangun bangsa tidak bisa sendirian,” kata dia.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya