Perdana Menteri Fumio Kishida/Net
Pemerintah Jepang kembali menegaskan sikapnya untuk tetap mempertahankan sanksi terhadap Rusia. di tengah perang yang memasuki bulan ketujuh dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.
Hal itu terungkap saat Perdana Menteri Fumio Kishida menghadiri pertemuan para menteri dan pejabat senior kementerian yang berlangsung Selasa (23/8) waktu setempat.
Kishida yang hadir secara virtual karena masih terpapar Covid-19 menginstruksikan mereka untuk menyusun langkah-langkah untuk mengatasi kenaikan harga energi yang didorong oleh perang yang sedang berlangsung.
Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan pada konferensi pers bahwa pertemuan itu adalah kesempatan bagi Kishida untuk berbagi pemahaman tentang situasi saat ini seputar perang dengan anggota Kabinet baru yang bergabung dalam perombakan baru-baru ini.
“Pemerintah akan tetap siaga tinggi dalam mengumpulkan informasi dan akan merespons sebagai satu kesatuan,†kata Matsuno, seperti dikutip dari
Japan Times, Kamis (25/8).
Sambil mengkritik agresi Rusia yang mengguncang tatanan internasional, Matsuno menyatakan kekhawatiran akan penggunaan senjata nuklir oleh pasukan Rusia.
“Kami sangat prihatin dengan kemungkinan penggunaan senjata nuklir dalam invasi ke Ukraina," ujarnya.
Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan bahwa Kishida telah menginstruksikannya untuk melanjutkan tanggapan diplomatik Jepang, termasuk menjatuhkan sanksi, sambil memastikan keselamatan warga negara Jepang di Rusia dan Ukraina dan mengamankan sistem pertahanan Jepang.
Menteri Pertahanan Yasukazu Hamada pada gilirannya menyuarakan kekhawatiran akan terjadinya konflik serupa di kawasan Indo-Pasifik.
“Upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekerasan juga dapat terjadi di kawasan Indo-Pasifikâ€, kata Yasukazu Hamada, menambahkan bahwa ia akan memperkuat pertahanan Jepang.
Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari, mendorong Jepang dan negara-negara G7 lainnya untuk menjatuhkan berbagai sanksi, termasuk membekukan aset Putin dan mengeluarkan beberapa pemberi pinjaman utama Rusia dari jaringan pembayaran internasional utama yang dikenal sebagai SWIFT.
Negara-negara tersebut juga telah berjanji untuk menghapus ketergantungan mereka pada sumber daya energi Rusia.
