Kecaman terhadap larangan visa untuk warga Rusia yang disuarakan musisi papan atas asal Inggris, Roger Waters, mendapat respon cepat dari situs pencarian data di ukraina, Mirotvorets (Peacemaker).
TASS melaporkan bahwa situs tersebut telah memasukkan Waters ke dalam daftar hitam mereka.
Dalam sebuah pernyataan, situs itu menafsirkan komentar Waters sebagai 'invansi' terhadap integritas teritorial Ukraina.
Waters, salah satu pendiri band rock Inggris Pink Floyd, dalam sebuah wawancara dengan media mengatakan bahwa larangan visa bagi semua warga Rusia sangat tidak adil, menyebutnya sebagai keputusan yang tidak masuk akal.
"Itu gagasan yang salah," kata Waters. Menghukum semua orang atas kesalahan beberapa orang, jelas sangat salah. Ia menyebutnya sebagai 'hukuman kolektif' dan 'pemikiran yang gila'.
"Hukuman kolektif adalah salah. Tidak peduli apakah ini terjadi di Rusia atau China, atau Israel atau siapa pun, hukuman kolektif selalu salah. Mereka bilang, 'Hei, Rusia adalah musuh. Jadi, mari kita hukum semua orang Rusia,'" kata Waters berapi-api.
Menanggapi bahwa dirinya dimasukkan ke dalam daftar hitam atas komentarnya itu, Waters malah tertawa. Ia mengaku daftar hitan itu tidak berpengaruh apa-apa terhadapnya dan ia sama sekali tidak peduli.
"Itulah pekerjaan para propagandis. Mereka disuruh duduk dan menulis omong kosong tentang saya ini karena itu bagian dari pekerjaan mereka," katanya.
Beberapa negara Barat mengeluarkan larangan visa bagi semua warga Rusia sebagai hukuman atas invasi mereka.
Ide itu pertama kali dicetuskan oleh Presiden Ukraina Vladimir Zelensky. Dalam wawancaranya dengan Washington Post, Zelensky mengatakan bahwa negara-negara Barat harus melarang semua warga Rusia memasuki wilayah mereka. Ini agar warga Rusia paham bahwa rezim yang mereka pilih telah melakukan kejahatan. Mereka yang menentang invasi dan langkah rezim Putin, tidak melakukan apa-apa melainkan pergi meninggalkan Rusia ke negara-negara lain.
Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba juga telah mendesak negara-negara UE dan G7 untuk berhenti mengeluarkan visa untuk warga Rusia. Seruan ini didukung oleh politisi individu di Uni Eropa, khususnya di negara-negara Baltik.
